Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Kobar Kompol Boni Ariefianto (kiri) di dampingi Wakil Ketua Pelaksana I Agus Suparji (kanan) saat memimpin rapat menghadiri Video Conference yang diikuti oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah di Aula Satyahaprabu Polres Kobar, Pangkalan Bun, Kalteng, Rabu (29 April 2020)

MMC Kobar - Selama pandemi Covid-19 Pemerintah terus mengupayakan tindakan-tindakan guna menekan berbagai dampak yang dirasakan masyarakat. Salah satu kebijakan itu adalah memberikan program-program bantuan baik berupa keuangan, paket sembako ataupun pelatihan kerja kepada masyarakat yang terdampak. Namun agar pelaksanaannya tepat sasaran, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) akan melaksanakan pengawasan. Itulah pesan yang disampaikan oleh Irwasda Kalteng saat Video Conference (Vidcon) dengan seluruh Satgas Saber Pungli Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah (29/4).

“Semua jenis bantuan selama pandemi, saya minta Satgas Saber Pungli yang ada di Kalimantan Tengah memonitoring. Kegiatan Satgas yang ada disusun kembali menyesuaikan kondisi, kita harus memastikan bahwa semua program pemerintah harus tepat sasaran karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak” pesan Kombes Pol. Iman Prijantoro,S.H. selaku Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Kalteng.

(Baca Juga : DPMPTSP Kobar Adakan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan)

Selama pandemi ini ada 5 program yang akan diawasi oleh Satgas Saber Pungli Kobar yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Prakerja, Bantuan lansung Tunai (BLT) Dana Desa, dan Bantuan Sosial lainnya. Setiap program memiliki kriteria dan sasaran yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama yaitu membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi covid 19. Misalnya program BLT merupakan salah satu jaring pengaman sosial (social safety net) untuk warga desa terdampak Covid-19. Tujuannya ialah membantu menjaga daya beli masyarakat desa yang ekonominya terpukul oleh pandemi. Namun, perlu di perhatikan bahwa pemberian bantuan-bantuan tersebut harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi tumpah tindih dalam pelaksanaannya.

Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat selaku Wakil Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Kobar menyatakan akan berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait pelaksanakan program bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak pandemi. “Pada prinsipnya kami siap bekerjasama  dengan pihak APH dalam pengawasan penyaluran bantuan pemerintah baik itu PKH, KKS, BLT, ataupun yang lainnya agar tepat sasaran. Apalagi selama ini kita juga sudah selalu berkoordinasi dan bekerjasama bersama-sama APH melalui Satgas Saber Pungli ” kata Agus Suparji.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kobar, Tengku Ali Syahbana, saat vidcon menyampaikan bahwa Pemkab Kobar akan men-soundingkan data penerima manfaat agar tidak tumpah tindih. “Agar tidak terjadi tumpah tindih data penerima manfaat, Pemkab Kobar sudah menyiapkan data dari masing-masing Instansi tentunya. Misalnya data keluarga miskin ada di Dinas Sosial, data pelaku usaha yang terdampak ada di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, serta data masyarakat yang terkena PHK bisa dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Semua data akan di soundingkan agar data akurat” ujarnya saat selaku Ketua Pokja Unit Yustisi Satgas Saber Pungli Kobar.

Vidcon Satgas Saber Pungli dilaksanakan di Aula Satyahaprabu Polres Kobar. Kegiatan ini di ikuti oleh satgas saber pungli masing-masing kabupaten /kota di Kalimantan Tengah. Hasil dari kegiatan ini adalah Satgas Saber Pungli Kobar akan menyusun ulang program kegiatan dan akan difokuskan pada kegiatan pengawasan program –program  pemerintah terkait bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid 19.( humas Inspektorat Kobar)