Rapat Kerja Bapenda bersama DPRD Kobar, IPPAT Kobar dan REI di ruang rapat DPRD Kobar pada Jumat (20/11)

MMC Kobar - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mengikuti rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kobar terkait evaluasi ZNT sebagai dasar pengenaan pajak BPHTB, Jumat (20/11).

ZNT (Zona Nilai Tanah) berangkat dari prinsip perhitungan BPHTB sebagaiman tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, rekomendasi KPK terkait pengelolaan BPHTB dan rekomendasi DPRD Kobar terkait mendesaknya ada ZNT dalam penilaian BPHTB. Prinsipnya mengakomodir 2 kepentingan yaitu pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan objektivitas penilaian BPHTB untuk kontribusi yang professional terhadapa target PAD dengan penerapan prinsip perhitungan BPHTB yang benar.

(Baca Juga : Dirjen IKP: Bangun Sinergisitas Diseminasi Informasi Lewat Kanal Pemerintah)

Bapenda Kobar telah melaksanakan ZNT ini sebagai dasar pengenaan pajak BPHTB selama 5 bulan, tehitung mulai tanggal 1 Juli 2020. Rapat kerja ini didasarkan adanya keluhan masyarakat terkait ketetapan BPHTB yang dikeluarkan oleh Bapenda Kobar.

“Hari ini kita melakukan pertemuan bersama DPRD Kobar, perwakilan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dan juga perwakilan dari REI. Dalam pertemuan ini kita mencoba evaluasi penerapan ZNT sebagai bahan evaluasi ZNT ditahun 2021 nantinya. Namun dibalik itu setelah diberlakukanya ZNT ini BPHTB sudah mencapai target sebesar Rp 20.097.336.597 dari target yang sudah ditetapkan sebesar 21 miliar rupiah,” terang Kepala Bapenda Molta Dena.

“ZNT diberlakukan atas rekomendasi DPRD dan juga hasil Forum Diskusi Group (FGD) Bapenda Kobar Bersama PPAT dengan kesepakatan dasar perhitungan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebesar  60% dari ZNT hasil kajian Konsultan,” lanjut Molta.

Sementara itu Ketua DPRD Kobar, M. Rusdi Gozali meminta Bapeda Kobar agar mengkaji ulang dan mengevaluasi penerapan ZNT sebagai dasar pengenaan Pajak BPHTB Kobar. Evaluasi dilakukan paling lambat di bulan Maret 2021.

Bapenda Kobar akan mengkaji ulang akurasi ZNT terhadap penetapan pajak BPHTB. Keberatan yang sudah dilaporkan wajib pajak akan menjadi bahan evaluasi Bapeda Kobar terhadap ZNT tersebut.

Dengan Pajak Kobar Jaya. Orang bijak taat bayar pajak. (bapenda kobar)