MMC KOBAR - Peremajaan kelapa sawit merupakan pintu masuk untuk kesejahteraan petani, karena harus memenuhi beberapa persyaratan berkebun yang baik, salah satunya dengan menggunakan bibit yang unggul dan berkualitas. Hal ini disampaikan oleh Direktur Penghimpunan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Herdrajat Natawijaya pada saat melakukan kunjungan ke KUD Karya Tani, Desa Pandu Senjaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat pada Sabtu (15/9).

Kunjungan Direktur BPDPKS bersama Asisten Deputi Bidang Hortikultura dan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan bersama rombongan dari Kementerian Koordinator Perekonomian ini dalam rangka memastikan kelengkapan data dan verifikasi 8 KUD di Kalimantan Tengah yang akan menerima bantuan dana pembiayaan peremajaan kelapa sawit. Setelah dipastikan datanya lengkap, maka dana pembiayaan peremajaan kelapa sawit dapat segera direalisasikan dalam bulan ini juga. Kunjungan beliau bersama rombongan sekaligus untuk meninjau rencana lokasi penanaman perdana peremajaan kelapa sawit di Kalimantan Tengah yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, yang dipusatkan di lahan milik KUD Karya Tani, Desa Pandu Senjaya, Kecamatan Pangkalan Lada.

(Baca Juga : Kenalkan UU HPP kepada Masyarakat Kobar, KPP Pratama Pangkalan Bun Gelar Sarasehan Pajak Online)

Beliau menambahkan bahwa bibit yang unggul dan berkualitas itu bukan hanya bersertifikat, tetapi  juga sifat genetiknya telah dianalisa melalui uji DNA, sehingga proporsi tenera-nya mencapai 98% sesuai standar nasional indonesia (SNI). Tenera merupakan turunan yang mewarisi sifat baik hasil persilangan Pisifera dan Dura. Tenera ini mampu menghasilkan 8 ton CPO/ha/th dengan perlakuan sesuai standar perkebunan seperti pemupukan yang seimbang.

Untuk mencapai target produksi CPO 8 ton/ha/th tersebut, pemeliharaan kelapa sawit memerlukan biaya minimal 50 juta rupiah dari mulai TBM sampai TM. Sedangkan bantuan pembiayaan dari BPDPKS hanya 25 juta rupiah per hektar, sehingga untuk menutup kekurangannya perlu menggandeng pihak perbankan.

Direktur BPDPKS juga merasa surprise setelah mengetahui bahwa dana pendamping program peremajaan kelapa sawit yang selama ini di support oleh perbankan, tetapi KUD Karya Tani menyiapkan dana pendamping secara swadaya. Ini merupakan hal yang luar biasa dan harus di apresiasi secara khusus. Pertama kalinya di Indonesia, dimana koperasi yang mendapatkan bantuan pembiayaan peremajaan kelapa sawit, menyiapkan dana pendamping secara mandiri. Hal ini menunjukkan tingkat kesehatan KUD Karya Tani sudah sangat baik sehingga mampu mempersiapkan dana pendampingnya secara mandiri.

Selain itu, beliau juga menyatakan bahwa pengelolaan manajemen KUD Karya Tani sudah sangat baik dan maju. Terlihat dari Gedung Kantor, Unit Usaha, Perlengkapan dan data serta papan informasi yang tertata apik di dinding Kantor sehingga sekilas saja orang dapat menilai bahwa pengelolan manajemennya sudah baik.

Hal ini juga ditegaskan oleh Saiful dari Kementerian Koordinator Perekonomian yang mengatakan bahwa, pemilihan lokasi tanam perdana peremajaan kelapa sawit di Kalimantan Tengah yang dipusatkan KUD Karya Tani merupakan hal yang sangat tepat. Hal ini mengingat bahwa permasalahan awal selalu dimulai dari pengelolaan manajemen Koperasi. Dengan pengelolaan manajemen KUD yang sudah baik, maka satu permasalahan telah dapat diantisipasi secara dini, sehingga akan lebih memudahkan untuk melangkah ke persiapan teknis penanaman perdana peremajaan kelapa sawit. (Syarif HD/DTPHP)