Jakarta, Kominfo - Peringatan Hari Hak untuk Tahu atau Right to Know Days merupakan momentum untuk mendorrng masyarakat mendapatkan informasi publik. "Saya imbau agar masyarakat jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada badan informasi publik untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan," kata Menteri Komunikasi dan Informatika dalam Peringatan Hari Hak Untuk Tahu Tahun 2018, di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Minggu (30/09/2018).

Rudiantara menyatakan, keterbukaan informasi publik merupakan wujud karakter pelayanan dan penyampaian informasi kepada publik. Apalagi Indonesia sudah memiliki undang-undang, regulasi dan legislasi yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik.  

(Baca Juga : Bupati Kobar Hadiri Pelaksanaan Haul Kyai Gede ke-12)

"Bagi siapapun masyarakat di Indonesia, keterbukaan informasi publik ini bukan hanya sekadar standard operating procedures, bukan hanya sekadar tata cara. Tetapi dibalik itu ada karakter, tetapi kalau orang tidak punya keinginan atau passion  yang berkaitan bagaimana menyampaikan informasi kepada publik dan tentunya juga tidak akan berjalan dengan baik," jelasnya.

Berkenaan dengan keterbukaan informasi, Menteri Kominfo menyampaikan status terakhir kejadian gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.  "Saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah tidak semuanya kena tsunami, tapi yang parah tsunami terjadi di Palu. Itu boleh dikatakan sangat bergantung kepada banyak aktivitas," ungkapnya. 

Rudiantara yang telah berkunjung ke Palu bersama Menkopolhukam, Panglima TNI, dan Menteri Sosial menggambarkan saat ini pegawai pemerintah daerah lebih concern dengan kondisi keluarga.

"Jadi masih memprioritaskan mengenai keberadaan dan keselamatan keluarganya. Korban meninggal sudah ratusan juga harus ditangani segera oleh pemerintah, korban yang luka juga demikian banyak dan ini belum terungkap semua karena di sana tidak ada alat berat," jelas Menteri Kominfo. 

Lebih lanjut Rudiantara menjelaskan saat ini, daerah Palu secara logistik transportasi tidak semudah dijangkau seperti Lombok. "Kejadian gempa juga 2-3 bulan yang lalu (di Lombok, NTB), di mana bandara Praya bisa didarati oleh pesawat-pesawat. Sedangkan di Palu hanya pesawat-pesawat tertentu yang bisa masuk ke Palu," ungkapnya. 

Pemerintah Cepat Tanggap 

Menurut Menteri Kominfo, Pemerintah Pusat dan masyarakat sekitar turun tangan langsung memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah.  "BNPB Pusat dan BNPB daerah sudah mulai aktif, seperti di Lombok kita banyak bergantung dan dibantu banyak oleh TNI dan Polri  karena mereka terbiasa sigap dalan kondisi seperti yang sekarang," katanya. 

Mengenai sektor komunikasi, Rudiantara menyebutkan lebih dari 500 BTS tidak berfungsi. "Hanya sedikit yang berfungsi. Mengapa? Karena listriknya pasokannya tidak ada," ungkapnya.  

Meskipun demikian, Menteri Kominfo juga telah bertemu dengan operator seluler untuk melakukan pemulihan layanan telekomunikasi dan memberikan dukungan koordinasi penanganan bencana.

"Pagi ini juga saya kumpul dengan teman-teman operator bagaimana lakukan percepatan agar fasilitas seluler dan internet bisa cepat aktif kembali. Tidak mudah karena masih harus menunggu pasok listrik dari PLN tetapi beberapa teman-teman operator sedang mengupayakan membawa genset," tandasnya. 

Meskipun Rudiantara mengakui genset akan bergantung pada solar. "Jadi ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Dibawa jalan darat, jalan darat juga banyak yang putus, jalan udara juga terbatas kepada kapasitas pesawat terbang tetapi tidak menyerah, semua dilakukan," tambahnya.

Menurut Rudiantara, pada saat bersamaan Kementerian Kominfo telah mengirimkan 30 telepon satelit yang tidak tergantung kepada BTS agar bisa digunakan untuk mendukung komunikasi bagi organisasi kemanusiaan.

"Ini hanya sementara untuk organisasi yang bagaimana menyelesaikan permasalahan yang kemanusiaan, utamanya korban korban yang meninggal, korban-korban yang sakit dan mencari potensi korban-korban lainnya," jelasnya.

Guna menangani kesehatan para korban gempabumi, menurut Menteri Kominfo TNI mengirimkan sekitar 30 dokter spesialis tulang.  "Karena yang terjadi adalah korban tertindih oleh reruntuhan dan lain sebagainya," ungkapnya.  

Dengan upaya itu, Rudiantara menegaskan pemerintah pusat sudah turun tangan. "Semuanya, menteri-menteri turun tangan, sampai tadi malam yang tinggal di Palu adalah Menkopulhukam, Menteri Dalam Negeri karena harus mendampingi pemerintah daerah yang boleh dikatakan juga concernnya berbeda atau pun belum concern untuk bagaimana mengadress situasi Itu masih kepada keluarganya ini sesuatu yang wajar secara psikologis," tuturnya.  

Rudiantara juga  menyatakan bahwa Menteri Perhubungan sampai saat ini masih di Palu. Sementara, Panglima TNI dan Menteri Sosial tinggal di Makassar. "Karena ada rencana Presiden akan ke Palu hari ini. Jadi semua pemerintah pusat, saya di grup percakapan semua menteri, semua turun tangan menyiapkan segala sesuatunya," tandasnya. 

Di Jakarta, menurut Rudiantara, Menteri Keuangan menyiapkan dana alokasi dan memberikan arahan bagaimana menggunakan dana tersebut agar bisa cepat cair di lapangan.  

"Jadi bencana yang terjadi di Palu itu bukan bencana yang hanya dirasakan oleh masyarakat setempat Palu, Donggala, Poso atau Sulawesi Tengah tetapi bencana ini adalah bencana bagi Indonesia," jelasnya.  

Menteri Kominfo menegaskan tanpa ada status bencana nasional pun, semua elemen pemerintah pusat akan turun tangan. "Artinya semua rakyat Indonesia utamanya pemerintah merasa bahwa tidak diberi status bencana nasional tapi pemerintah pusat akan all out sebagaimana kita lakukan di Lombok kemarin," jelasnya.