Kinerja Pelaksanaan APBN Regional Lingkup Wilayah Kerja KPPN Pangkalan Bun s.d. 30 September 2023

MMC Kobar -  Senin (30/10), KPPN Pangkalan Bun merilis Kinerja APBN Tahun Anggaran 2023 Wilayah Kerja KPPN Pangkalan Bun sampai dengan 30 September 2023. Fiskal regional lingkup wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun merupakan seluruh anggaran pendapatan dan belanja pemerintah, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, pada lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Lamandau.

Kinerja APBN per 30 September 2023

(Baca Juga : Dinas Pariwisata Kobar Adakan Pelatihan Pemasaran Digital bagi Pengelola Destinasi Wisata)

Sampai dengan akhir September 2023, realisasi Pendapatan APBN lingkup KPPN Pangkalan Bun mengalami penurunan sebesar Rp172,2 M (-7,7%, yoy). Komponen pendapatan yang naik disumbang oleh PPN yang naik sebesar Rp96,9 M (20,3%, yoy) dan Bea Masuk sebesar Rp0,4 M (379%, yoy).

Penerimaan PPh mengalami pertumbuhan positif sebesar Rp 146,35 M atau 14,22%  karena adanya peningkatan setoran PPh pasal 25 Badan masa dan pembayaran ketetapan pajak. Penerimaan PPN menunjukkan trend pertumbuhan positif yaitu Rp 96,97 M ( 20,39 %, yoy). Penerimaan PBB masih mengalami penurunan sebesar Rp 21,04 M atau – 30,17 % (yoy) karena masih banyak SPPT PBB 2023 yang belum jatuh tempo pembayaran.

Pajak Lainnya masih mengalami penurunan sebesar 0,39 M atau – 3,74 % (yoy), karena terjadi penurunan penjualan benda materai, meskipun pada bulan Juli-Agustus 2023 mengalami kenaikan penjualan benda materai. PNBP mengalami kenaikan Rp17,6 M (64,1%, yoy) dengan kontribusi terbesar dari KSOP Kumai sebesar Rp10,2 M (35,8%) dan Balai Taman Nasional Tanjung Puting sebesar Rp8,4 M (29,5%).

Pada sisi lain, realisasi Belanja APBN Lingkup KPPN Pangkalan Bun s.d. 30 September 2023 mencapai Rp2.208,4 M. Secara nominal, kinerja Belanja tumbuh Rp1,6 M (266,4%, yoy) yang didorong oleh peningkatan alokasi belanja TKDD sebesar Rp1.990,6 M dikarenakan mulai tahun 2023 terdapat alokasi pagu DBH dan DAU yang disalurkan melalui KPPN.

Realisasi Belanja pemerintah pusat paling tinggi yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp164,4 M (76,2%), untuk komponen realisasi belanja transfer ke daerah paling tinggi adalah Dana Desa sebesar Rp138,4 M (84,1%).

Realisasi Belanja K/L mengalami kenaikan sebesar Rp39,4 M (14,4%, yoy), kenaikan tertinggi yaitu pada jenis Belanja Barang sebesar Rp33,4 M (36,8%, yoy). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) mencapai Rp311,5 M (69,4%). Kenaikan tersebut didorong oleh kenaikan realisasi seluruh komponen belanja pemerintah pusat. Secara umum, isu belanja K/L disebabkan oleh hal berikut:

  1. Lambatnya pelaksanaan lelang, kegiatan dan belanja di semester I 2023 berkontribusi pada kinerja Belanja Barang dan Belanja Modal dibawah target triwulan III sebesar 70%.
  2. Kinerja Belanja Barang yang cenderung stagnan di beberapa bulan terakhir, mulai menunjukkan akselerasi belanja. Selaras dengan hal tersebut, kinerja Belanja Modal juga mulai menunjukkan peningkatan selaras dengan semakin banyaknya termin tahapan pekerjaan yang telah terselesaikan.
  3. Masih terdapat dana blokir yang seharusnya dapat segera terselesaikan oleh eselon I K/L sebelum LLAT 2023.

Realisasi belanja 10 K/L Pagu Besar mencapai Rp284 M (69,77%) dari total pagu sebesar Rp407 M. Tiga satker dengan realisasi paling tinggi yaitu Kemenhan (77,3%), Kemenag (76,9%), dan Kemenhub (75,9%).

Realisasi TKD mencapai Rp1.896,9 M (75,9%), atau naik 473,9% (yoy), dengan kontribusi peningkatan terbesar terdapat pada DAK Non Fisik yang meningkat Rp122,4 M (234,9%, yoy).

Penyaluran DBH mencapai Rp301,4 M (71,7%) dengan dominasi dari DBH SDA. DAK Fisik mengalami penurunan di bulan September secara nominal dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp121,6 (65,1%) atau turun -13,6% (yoy). Penurunan tersebut tidak lepas dari penurunan alokasi DAK Fisik di TA 2023. Realisasi Dana Desa mencapai Rp138,4 M (84,1%) atau naik sebesar 0,66% (yoy). Dana Desa Reguler Tahap I, Tahap II, BLT TW 1, BLT TW II, dan BLT TW III telah salur di semua pemda. Untuk kelancaran penyaluran TKD non DFDD, pemerintah daerah didorong untuk mempercepat penyampaian syarat salur dari TKD terkait ke DJPK.

Realisasi APBD Wilayah Kerja KPPN Pangkalan Bun dan Dukungan TKDD

Realisasi Pendapatan APBD s.d 30 September 2023 mencapai Rp2.314,1 M (75,5%) didominasi oleh Pendapatan Dana Transfer Pusat sebesar Rp1.896,9 M (81,9%). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD mendominasi pendanaan pemda di wilayah Kobar, Sukamara, dan Lamandau. Realisasi Belanja APBD s.d 30 September 2023 mencapai Rp1.914,2 M (59,9%) didominasi oleh komponen Belanja Operasi sebesar 62,3% dan Belanja Transfer sebesar 73,8%. Rasio belanja terhadap pendapatan daerah sebesar 82,7%.

Beberapa jenis belanja mempunyai capaian yang masih rendah, yaitu realisasi Belanja Modal (44,8%). Jika kegiatan telah dilaksanakan, maka terdapat indikasi masih belum cepatnya proses pencairan/pertanggungjawaban belanja setelah dilakukan pelaksanaan kegiatan.Rekomendasi langkah-langkah yang perlu dilakukan Pemda:

  1. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan untuk menghindari penumpukan realisasi belanja di akhir tahun anggaran.
  2. Mempersiapkan pemenuhan dan penyampaian syarat penyaluran TKD sesuai tahapan.
  3. Penguatan pengelolaan keuangan pada periode transisi kepemimpinan kepala daerah di September 2023.
  4. Terkait dengan Dana Insentif Fiskal TA Berjalan, Pemda agar segera menyusun rencana penggunaanya mengingat 50% dari dana tersebut telah disalurkan pada bulan Agustus 2023.
  5. Penambahan alokasi BTT untuk penanganan karhutla dan banjir.

Current Issues Regional

  1. Langkah Strategis Pengurusan Piutang Negara

Telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2023.

Manfaat Crash Program Keringanan Utang:

    • Memberikan insentif utang untuk mendukung Pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi.
    • Meningkatkan tata kelola piutang negara sekaligus mempercepat penyelesaian piutang negara pada instansi pemerintah.
  1. Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2022

Per- 30 September 2023 jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2022 di wilayah kerja KPP Pratama Pangkalanbun yang telah disampaikan adalah 31.460 SPT atau 81,91 % dari Target SPT 2023 sebesar 38.410 SPT.