Anggota TNI menata buku pada mobil perpustakaan keliling di markas Batalyon Infanteri 521 Kediri, Jawa Timur, Rabu (01/08/2018). Perpustakaan keliling dengan koleksi ratusan judul buku tersebut akan dibawa serta oleh satgas pengaman perbatasan Indonesia-Papua Nugini di Merauke Papua guna menumbuh kembangkan minat baca warga. (antara foto)

Jakarta, Kominfo - Wilayah perbatasan merupakan daerah yang menjadi fokus kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Nawacita. Berbagai persoalan dan ketertinggalan selama ini yang identik dengan wilayah perbatasan menjadi komitmen maupun paradigma Presiden Joko Widodo agar tak muncul kembali. 

Menurut Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widyastuti, melalui upaya konkret secara terpadu dan berkelanjutan, kini persoalan di wilayah perbatasan mulai dapat diminimalisir.

(Baca Juga : Survei Inventarisasi Jalan di Ruas Jalan Bhayangkara Pasir Panjang – Kumpai Batu Atas)

Hal itu dikemukakan Niken pada Forum Tematik Bakohumas Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) RI bertema Kerja Bersama Bangun Perbatasan Negara, di Hotel The Media & Tower, di Jakarta, Senin (10/9/2018).

Niken menjelaskan, beberapa realisasi program kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk wilayah perbatasan adalah program Kartu Indonesia Pintar, program Keluarga Harapan, program Kartu Indonesia Sehat dan pembangunan pertanian pos lintas batas negara terpadu di beberapa daerah.

"Prioritas pembangunan Indonesia yang dimulai dari pinggiran tertuang dalam Nawacita ketiga Presiden Joko Widodo. Isi dari Nawacita ketiga tersebut adalah pembangunan tidak hanya terpusat di perkotaan melainkan harus menyebar di seluruh pelosok atau desentralisasi," ujar Niken.

Niken mengatakan, pemerintah Indonesia juga memberikan stimulan ke wilayah perbatasan guna mendongkrak taraf perekonomiannya masyarakat seperti pembangunan dan peresmian bandara udara, terminal, jalan tol, pelabuhan, pasar dan pemukiman layak, pemberantasan illegal fishing serta mengungkap penyelundupan.

"Baru saja dilaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat pada 16-18 Maret lalu. Hal itu menggambarkan keinginan Presiden untuk mengubah wilayah perbatasan dari daerah terluar menjadi terdepan, tepatnya etalase depan sebuah negara," ucap Niken

Niken menuturkan, untuk mempercepat informasi capaian kerja pemerintah menyoal pembangunan wilayah perbatasan yang akurat serta terpercaya, maka diperlukan sinergi seluruh unsur, terutama humas seluruh Kementerian, lembaga pemerintah non kementerian dan BUMN. 

Niken beranggapan, sinergi yang kuat menjadi unsur penting mencapai sasaran proses diseminasi informasi melalui kanal-kanal yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

"Salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk senantiasa menjaga sinergi tersebut adalah melakukan kegiatan forum tematis Bakohumas yang berperan strategis dalam sharing informasi kebijakan antar anggotanya," kata Niken.

Turut hadir pada acara diselenggarakan yaitu Asisten Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Darat BNPP Indra Purnama, Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPP Indra Jaya Ramzi, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Perbatasan BNPP HJ. Boytenjuri Ces dan PLT Sekretaris Utama BNPP Widodo Sigit Pudjianto. **