Bupati Kobar Hj Nurhidayah didampingi Kepala Dinsos Kobar Akhmad Yadi berbincang dengan salah satu warga penerima manfaat program BNPT yang telah berlangsung sejak Mei 2018 di Kabupaten Kobar, Aula Bappeda Kobar, Pangkalan Bun, Rabu (14/11). (Humas Diskominfo Kobar)

MMC KOBAR - Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Hj Nurhidayah menyebutkan sebanyak 8.163 warga pra sejahtera pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kabupaten Kobar telah menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejak Mei hingga November 2018. Dimana setiap warga pemegang KKS menerima bantuan sebesar Rp 110 ribu per bulan, yang nantinya ditukarkan menjadi barang berupa beras dan telur.

“Hari ini kita launching pertama kali di Provinsi Kalimatan Tengah, Kabupeten Kobar mengawali ini. Sasaran kita di Kabupaten Kobar kurang lebih 8.163 orang, yang tersebar di enam kecamatan,” kata Bupati Hj Nurhidayah usai meluncurkan program BPNT Kabupaten Kobar di Aula Bappeda, Rabu (14/11) pagi.

(Baca Juga : Pemkab Kobar Raih Penghargaan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI)

Menurut Bupati Hj Nurhidayah, program tersebut sangat membantu bagi warga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangannya setiap bulan.

“Tadi ada beberapa warga yang saya ajak bicara, mereka menyampaikan bantuan non tunai yang diterimanya itu sangat membantu sekali untuk memenuhi kebutuhan pangannya,” ujar Bupati.

Untuk itu, dirinya sangat mengapresiasi program ini, dan akan melakukan evaluasi agar warga pemegang KKS di wilayah Kobar yang belum tersalurkan  program non tunai tersebut bisa juga menikmatinya.

“Ada beberapa yang harus kita evaluasi kedepan, bantuan ini di dalam penyalurannya menggunakan internet. Masih ada beberapa kecamatan dan desa yang belum terkoneksi dengan akses internet. Ini yang perlu kita tindaklanjuti, apakah ini perlu dilakukan dengan pola lain agar masyarakat yang tadi tidak tersalurkan dengan non tunai ini bisa juga menikmati,” ucap Bupati.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Akhmad Yadi menyatakan bahwa dana BPNT yang akan disalurkan kepada 8.163 warga pemegang KKS di Kobar tersebut, dari Mei hingga November 2018 sebesar Rp 4 Miliar, sesuai dengan basis data dari Kemensos RI.

Namun, dari jumlah penerima BPNT itu, dia mengatakan ada sebagain dana yang belum bisa disalurkan ke penerima manfaat. Hal itu disebabkan berbagai alasan dilapangan.

“Kita dapat kuota sebanyak itu, memang setelah kita cek ke lapangan tidak semuanya kita salurkan. Kenapa?, ternyata ada yang sudah meninggal, ada yang sudah pindah alamat, ada yang sakit jiwa dan sebagainya,” terangnya. (Humas Diskominfo Kobar)