Tingkatkan Kapasitas Kader Posyandu dan KPM di 6 Kecamatan, Dinkes Kobar Lakukan Pembinaan Kader Terkait 1000 HPK

Sekretaris Dinas Kesehatan Arif Susanto memberikan arahan pada kegiatan Pembinaan Kader tentang 1000 HPK Tingkat Kecamatan Arut Selatan di Aula Dinas Kesehatan Kobar pada Senin (28/3)

MMC Kobar – Dalam Upaya Peningkatan Kapasitas Kader, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) melakukan Pembinaan Kader terkait Seribu Hari Pertama Kelahiran (1000 HPK) Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Bayi dan Balita bagi Kader Posyandu dan Kader Pembangunan Indonesia (KPM) Tingkat Kabupaten Kobar.

Kegiatan yang dilaksanakan mulai 21-30 Maret tersebut dilaksanakan di 6 kecamatan, yaitu Arut Selatan, Kumai, Pangkalan Lada, Pangkalan banteng, Kotawaringin Lama dan Arut Utara. Tujuan kegiatan ini dilaksanakan agar kader mampu melakukan pemantauan pertumbuhan pada balita setiap bulannya. Periode 1000 HPK merupakan peluang paling baik untuk memperbaiki stunting, dibandingkan dengan periode setelahnya.

(Baca Juga : Pasar Bahari Kumai Selesai Direhab dan Dibuka Kembali, Pemkab Kobar Gelar Syukuran)

Salah satu permasalahan posyandu yang paling mendasar adalah rendahnya tingkat pengetahuan kader baik dari sisi akademis maupun teknis. Karena itu untuk dapat memberikan pelayanan optimal di posyandu, diperlukan penyesuaian pengetahuan dan keterampilan kader, sehingga mampu melaksanakan kegiatan posyandu secara optimal pada sasaran.

Narasumber dari Dinas Kesehatan Kobar sedang memberikan materi

Kepala Dinkes Kobar melalui Sekretaris Arif Susanto pada pembukaan kegiatan, Senin (28/3) menyampaikan bahwa pentingnya kader posyandu dan KPM yang dibina ini mampu memberikan data yang update dan valid dalam teknik mengukur bayi dan balita, agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan status bayi/balita stunting.

“Dengan adanya kebersamaan kader dalam membangun sistem informasi pangan dan gizi yang dikembangkan saat ini mampu mewujudkan data yang konkrit, sehingga mampu menentukan intervensi yang tepat dan pemantauan status gizi di masyarakat Kotawaringin Barat dapat lebih optimal,” ucap Arif. (aw/dinkeskobar)