Tegaskan Keberpihakan, Pemerintah Pastikan Akses Internet Broadband Memadai di seluruh Indonesia

Jakarta, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan kembali mengenai kebijakan keberpihakan Pemerintah Republik Indonesia untuk menyediakan akses infrastruktur dan jaringan telekomunikasi yang memadai di seluruh Indonesia. 

"Kepada teman-teman, saudara, terutama di daerah yang infrastrukturnya belum mamadai, jaringan telekomunikasinya belum memadai, tidak usah khawatir, pemerintah mempunyai kebijakan keberpihakan," katanya dalam Program Indonesia Menyapa bersama Alya Rohali di Programa 3 Radio Republik Indonesia, Senin (28/05/2018) pagi.

(Baca Juga : Pj Bupati Kobar Anang Dirjo Pantau Pasar Murah di Desa Kumpai Batu Atas)

Menurut Menteri Rudiantara, Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla telah memerintahkan untuk membangun Indonesia dalam konteks Indonesia sentris. "Berkaitan dengan internet berkecepatan tinggi (broadband, red.), akhir 2018 akan selesai. Nantinya semua kabupaten dan kota akan terhubung dengan jaringan tulang punggung yang bisa digunakan untuk operator menyediakan akses internet berkecepatan tinggi," katanya.

Oleh karena itu, Menteri Kominfo mengharapkan setiap warga dapat memanfaatkan internet dengan baik dan ikut mendorong perkembangan ekonomi digital. "Jadi kalau nanti infrastruktur sudah tersedia dan jaringan internet memadai baru bicara pemanfaatan. Ayo sama-sama manfaatkan! Jadi startup kalau perlu," ajaknya. 

Dari Palapa Ring, Startup Digital sampai Perizinan

Dalam perbincangan dengan pendengar Programa 3 RRI yang dipandu oleh Alya Rohali, Menteri Rudiantara menjelaskan berbagai kebijakan yang diambil pemerintah untuk mendorong peluang usaha di sektor ekonomi digital Indonesia.

"Mulai dari penyediaan infrastruktur jaringan internet broadband atau kecepatan tinggi. Jadi pemerintah membangun jalan tol akses telekomunikasi. Kalau yang ke kampung-kampung itu ada Palapa Ring, karena pengerjaannya berbiaya mahal, maka pemerintah yang bangun. Kemudian aksesnya akan  lebih mudah dibuat oleh operator," jelasnya membuat ibarat pembangunan jaringan internet dengan jalan tol dan akses arteri jalan raya.

Melalui perbincangan telepon, Melisa yang tinggal di Berau Kalimantan Timur  menyampaikan kepada Menteri Kominfo kondisi akses telepon dan internet di Kaltim. "Kalau kawasan perkotaan tidak ada masalah namun belum menjangkau perkampungan," jelasnya.

Menjawab hal itu, Menteri Rudiantara menjelaskan di beberapa daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar), Kementerian Kominfo bisa membangun menara BTS untuk memastikan jaringan telekomunikasi bisa digunakan. "Di Kalimantan Timur itu, kalau Mahakam Hulu, bisa sampaikan desanya mana? Kami bisa langsung bangun BTS atau meyediakan internet langsung," jelasnya.

Keberadaan infrastruktur dan jaringan internet kecepatan tinggi diharapkan Menteri Rudiantara mampu memberikan nilai tambah bagi warga. "Kebijakan keberpihakan pemerintah yang masuk diharapkan memberikan nilai tambah yang tinggi dan peluang usaha yang terbuka. Bisa jadi aplikasinya dibuat di Jakarta tapi yang menggunakan saudara kita di Wilayah Indonesia Timur atau Papua dan sekitarnya," paparnya.

Menteri Kominfo menyatakan akan lebih senang jika ada inisiatif pengembangan aplikasi yang muncul dari masyarakat lokal. "Saya lebih senang insiatif dari daerah, karena nilai tambah lebih jika dikembangkan dari masyarakat setempat," tandasnya.

Sejumlah pendengar beinteraksi melaui sambungan telepon dan SMS dalam Program Indonesia Menyapa. Pertanyaan itu langsung dijawab oleh Menteri Kominfo. Bahkan menanggapi langsung mengenai harga akses telekomunikasi yang mahal. "Harusnya harganya bisa lebih murah. Pemerintah sudah memberikan diskon dengan membangun jaringan backbone Palapa Ring. Aku kasih diskon kau bikin murahlah harganya," ungkap Menteri Rudiantara seraya berharap akses telekomunikasi bisa dijangkau seluruh warga Indonesia.

Menteri Kominfo menyatakan dengan keberadaan internet, pendapatan UMKM akan meningkat beberapa kali. "Ada Program sejuta nama domain yang mendorong UMKM memiliki website dan berjualan online. Kita beri hosting dan domain gratis, kami bantu buat situsnya agar prospek dan pendapatannya bisa meningkat," jelasnya.

Mengenai startup digital, Menteri Rudiantara menjelaskan program ini memberikan kesempatan kepada siapapun, terutama anak muda yang tertantang untuk mencari cara baru berproses. "Kalau di kota besar ada GoJek, kemudian Travelola, Bukalapak dan Tokopedia, nah itu contoh dari startup digital. Tapi mereka nilainya sudah di atas 1 Miliar Dolar. Kita ingin membuka peluang kemunculan start up baru," jelasnya.

Guna memastikan hal itu, Menteri Kominfo menyatakan Kementerian Kominfo menggunakan pendekatan sebagai fasilitator dan akselerator. "Kalau ada startup baru tidak perlu minta izin, tak perlu lisensi, yang perlu cuma mendaftar. Tujuannya kalau pemerintah nanti punya insentif  akan bisa lebih mudah untuk mengetahui mana dan siapa yang akan diberi," ungkapnya.

Satu lagi dalam konteks perizinan, Menteri Rudiantara menyebutkan di lembaganya saat ini sudah disederhanakan agar lebih mempermudah. "Prinsipnya mempermudah, mempermudah dan mempermudah. Kominfo sedang proses untuk menonaktifkan 28 Keputusan Menteri. Dari sebelumnya 35 perizinan menjadi 5 izin. Kalau minta izin sebelum  jam 12 siang, hari itu dikeluarkan izinnya. JIka setelah jam 12 siang keluar besoknya," jelasnya menekankan bagaimana upaya pemerintah membantu masyarakat lebih mudah berusaha.*