MMC Kobar - KPPN Pangkalan Bun merilis Kinerja APBN Tahun Anggaran 2023 Wilayah Kerja KPPN Pangkalan Bun sampai dengan 31 Juli 2023. Fiskal regional lingkup wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun merupakan seluruh anggaran pendapatan dan belanja pemerintah, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, pada lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Lamandau.

Kinerja APBN per 31 Juli 2023 

(Baca Juga : Pemkab Kobar Gelar Penyambutan Piala Adipura di Halaman Kantor Bupati)

Sampai dengan akhir Juli 2023, realisasi Pendapatan APBN Lingkup KPPN Pangkalan Bun mencapai Rp1.733,5 M atau mengalami penurunan sebesar Rp5 M (-5%, yoy). Komponen pendapatan yang mengalami kontraksi tertinggi adalah PBB sebesar Rp10,6 M (-66,2%, yoy). Sedangkan komponen pendapatan yang naik disumbang oleh PPh yang naik sebesar Rp50 M (5,9%, yoy) dan Bea Masuk sebesar Rp0,5 M (794,4%, yoy).

Penerimaan PPh mengalami pertumbuhan positif sebesar Rp 50,47 M atau 5,93%  karena adanya peningkatan setoran PPh pasal 25 Badan masa. Penerimaan PPN masih mengalami pertumbuhan positif yaitu Rp 1,86 M ( 0,39 %, yoy), meski ada pemberian fasilitas restitusi PPN melalui pengembalian pendahuluan yang nilainya cukup besar. Penerimaan PBB mengalami penurunan sebesar Rp 10,61 M atau – 66,23 % (yoy) karena masih rendahnya pembayaran ketetapan PBB tahun pajak 2023, mengingat masih belum jatuh tempo pembayaran SPPT PBB 2023. Pajak Lainnya masih mengalami penurunan sebesar 0,32 M atau – 4,08 % (yoy), karena terjadi penurunan penjualan benda materai pada periode Januari s.d. Juni 2023, meskipun pada bulan Juli 2023 mengalami kenaikan penjualan benda materai. Penerimaan PNBP mengalami kenaikan Rp15,3 M (78,1%, yoy) dengan kontribusi terbesar dari KSOP Kumai sebesar Rp8,5 M (36,8%).

Pada sisi lain, realisasi Belanja APBN Lingkup KPPN Pangkalan Bun s.d. 31 Juli 2023 mencapai Rp1.716,7 M. Secara nominal, kinerja Belanja tumbuh Rp1,2 M (273,1%, yoy) yang didorong oleh peningkatan alokasi belanja TKDD sebesar Rp1.990,6 M dikarenakan mulai tahun 2023 terdapat alokasi pagu DBH dan DAU yang disalurkan melalui KPPN. Realisasi Belanja pemerintah pusat paling tinggi yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp132,6 M (62,2%), untuk komponen realisasi belanja transfer ke daerah paling tinggi adalah Dana Desa sebesar Rp114,5 M (69,6%). Reasi Belanja K/L mengalami kenaikan sebesar Rp1,6 M (14,8%, yoy), kenaikan tertinggi yaitu pada jenis Belanja Barang sebesar Rp26,6 M (37,7%, yoy). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) mencapai Rp245,4 M  tumbuh (54,6%). Kenaikan tersebut didorong oleh kenaikan realisasi seluruh komponen belanja pemerintah pusat. Secara umum, isu belanja K/L disebabkan oleh hal berikut:

1. Budaya perlambatan pelaksanaan kegiatan dan belanja di awal tahun anggaran berkontribusi pada capaian serapan anggaran.
2. Kinerja Belanja Barang yang cenderung stagnan di beberapa bulan terakhir, mulai menunjukkan akselerasi belanja. Selaras dengan hal tersebut, kinerja Belanja Modal juga mulai menunjukkan peningkatan selaras dengan semakin banyaknya termin tahapan pekerjaan yang telah terselesaikan.
3. Masih terdapat dana blokir.

Realisasi belanja 10 K/L Pagu Besar mencapai Rp225,4 M (55,35%) dari total pagu sebesar Rp407,3 M. Tiga satker dengan realisasi paling tinggi yaitu Polri (67%), Kemenag (45%), dan KPU (23,4%).

Selanjutnya untuk realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp1.471,2 M mengalami kenaikan (497,4%, yoy) dengan kontribusi realisasi terbesar terdapat pada DAK Non Fisik yang meningkat Rp121,2 M (256%, yoy). Hal ini didorong oleh peningkatan realisasi pada bidang BOS Reguler. Penyaluran DBH mencapai Rp183 M (43,5%) dengan dominasi dari DBH SDA. DAK Fisik mengalami penurunan di bulan Juli secara nominal dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp85,6 (45,9%) atau turun -3,7% (yoy). Penurunan tersebut tidak lepas dari penurunan alokasi DAK Fisik di TA 2023. Realisasi Dana Desa mencapai Rp114,5 miliar (69,6%) atau naik sebesar 24,2% (yoy). Dana Desa Reguler Tahap I dan Tahap II serta BLT TW 1, 2, dan 3 telah salur di semua pemda. Untuk kelancaran penyaluran TKD non DFDD, pemerintah daerah didorong untuk mempercepat penyampaian syarat salur dari TKD terkait ke DJPK. Mulai TA 2023, penyaluran TKDD dialihkan melalui KPPN di daerah untuk mendekatkan layanan serta monitoring dan evaluasi untuk mengoptimalkan dan menselaraskan penggunaaan TKDD.

 

Realisasi APBD Wilayah Kerja KPPN Pangkalan Bun dan Dukungan TKDD

Realisasi Pendapatan APBD s.d 31 Juli 2023 mencapai Rp1.771,0 M (57,7%) didominasi oleh Pendapatan Dana Transfer Pusat sebesar Rp1.471,2 M (92,2%). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD mendominasi pendanaan pemda di wilayah Kobar, Sukamara, dan Lamandau. Realisasi Belanja APBD s.d 31 Juli 2023 mencapai Rp1.397,3 M didominasi oleh komponen Belanja Transfer sebesar 63,4%.

Rasio belanja terhadap pendapatan daerah sebesar 78,8%. Beberapa jenis belanja mempunyai capaian yang masih rendah, yaitu realisasi Belanja Barang Jasa (37,5%) dan Belanja Modal (21,8%). Dalam hal Belanja Barang Jasa, terdapat OPD yang terindikasi tidak segera melakukan pencairan belanja setelah dilakukan pelaksanaan kegiatan.

Rekomendasi langkah-langkah yang perlu dilakukan Pemda:

1. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan menghindari penumpukan realisasi belanja di akhir tahun anggaran.
2. Mempersiapkan pemenuhan dan penyampaian syarat penyaluran TKD, khususnya DAK Fisik dan Dana Desa sesuai dengan tahapannya.
3. Mitigasi risiko pada pemda apabila ada pergantian atau memasuki masa transisi berakhirnya masa kepemimpinan kepala daerah.

 

Current Issues Regional

1. Capaian Pembiayaan UMi

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan pembiayaan yang didesain khusus untuk pelaku usaha ultra mikro. Kontribusi usaha ultra mikro terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja termasuk signifikan. Namun, mereka umumnya belum mampu mengakses pembiayaan perbankan atau belum bankable. Capaian pembiayaan UMi di wilayah Kerja KPPN Pangkalan Bun Januari s.d. Agustus 2023 meliputi:

2. Lelang UMKM dan Lelang Hak Menikmati Barang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Kompetisi dan Inovasi (Kedai) Lelang Sukarela Produk UMKM, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah menyelenggarakan lelang UMKM secara serentak yang bertema “Lelang UMKM 8.8 Harat Banar”. Pelaksanaan lelang UMKM tersebut dilaksanakan serentak oleh KPKNL Pangkalan Bun, KPKNL Palangkaraya, dan KPKNL Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023. Lelang UMKM yang melibatkan pelaku UMKM di Provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah ini dapat diikuti secara online melalui platform lelang.go.id serta tanpa Uang Jaminan Lelang.

KPKNL Pangkalan Bun juga turut berpartisipasi dalam kegiatan Gebyar Lelang Serentak Bank Syariah Indonesia (GREAT BSI) tahun 2023. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 ini merupakan bentuk upaya meningkatkan perolehan cash in dan perbaikan success rate lelang tahun 2023. Dalam kegiatan ini KPKNL Pangkalan Bun melaksanakan lelang terhadap 9 (sembilan) objek barang jaminan debitur wanprestasi Bank Syariah Indonesia (BSI) secara online melalui platform lelang.go.id.