MMC Kobar - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) telah melakukan pendampingan kepada Perangkat Desa dalam inventarisasi data pengusulan Program Kampung Iklim (ProKlim) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kegiatan yang terdiri dari survei lapangan hingga pengisian data Proklim ini telah dilaksanakan sejak pertengahan bulan April hingga Mei 2023 di Desa Tanjung Terantang, Sungai Kapitan, Natai Arahan, Pangkalan Satu dan Lada Mandala Jaya. Kegiatan Proklim ini merupakan  salah satu gerakan nasional pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat yang dicanangkan oleh KLHK. 

(Baca Juga : Kecamatan Pangkalan Banteng Siapkan Rencana Penyerahan Hewan Kurban untuk Desa)

Sebagaimana diketahui, perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang terlihat dari perubahan pola, intensitas atau pergeseran parameter utama iklim. Seperti curah hujan, suhu, kelembaban, angin, tutupan awan dan penguapan, yang berdampak pada ekosistem dan manusia serta menimbulkan risiko besar bagi kesehatan manusia, keamanan pangan, dan pembangunan ekonomi. 

Pada tahun 2016, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis data bahwa suhu rata-rata Indonesia tahun 2016 lebih tinggi 1,2 derajat celcius dibandingkan suhu rata-rata tahun 1981-2000. Oleh karena itu, ProKlim memuat aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim oleh kelompok masyarakat dalam upaya meningkatkan ketahanan iklim dan mengurangi emisi GRK atau berkontribusi menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C seperti tertuang dalam Kesepakatan Paris (Paris Agreement) pada tahun 2015.

Koordinator Penyuluh Lingkungan Hidup DLH Kobar Raudhatul Aslamiyah, saat dimintai keterangan terkait pelaksanaan kegiatan Proklim di Kobar sejak tahun 2017 mengemukakan beberapa tantangan yang ia hadapi selama ini. 

“Yang pertama, dukungan dalam pemenuhan data ProKlim di lapangan yang harus bisa diverifikasi kebenarannya, baik melalui bukti berupa foto maupun dokumen kelembagaan. Kemudian tantangan yang kedua adalah anggaran dalam kegiatan ProKlim masih belum mencukupi,” ungkap Raudhatul, Kamis (19/5).

“Padahal sebagaimana kita ketahui, upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim ini sangat penting dan mendesak untuk diarusutamakan guna menghindari bencana dan kerugian yang lebih parah akibat terjadinya perubahan iklim. Bukankah kita sudah mulai merasakan dampak tersebut sekarang?,” lanjutnya.

Menanggapi hal ini, Kepala DLH Kobar mengapresiasi kinerja Penyuluh Lingkungan Hidup dalam pendampingan ProKlim selama ini. “Saya juga berharap ke depannya anggaran kegiatan di DLH Kobar ini bisa bertambah. Tidak hanya dalam kegiatan ProKlim saja namun juga kegiatan-kegiatan lainnya,” tutur Fitriyana. 

Lebih lanjut Fitriyana menjelaskan, meskipun lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, namun urusan ini memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan peradaban manusia. Karena hanya dalam lingkungan hidup yang optimal lah, maka manusia dapat berkembang dengan baik dan hanya dengan manusia yang baik maka lingkungan juga akan berkembang ke arah yang optimal. 

“Dan agar kondisi lingkungan hidup kita tetap baik maka membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk dukungan dalam bentuk anggaran kegiatan di bidang lingkungan hidup ini,” imbuhnya.

Adaptasi perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap dampak peubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi. 

Sementara mitigasi perubahan iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. Upaya adaptasi dan mitigasi ini merupakan paket utuh pengendalian perubahan iklim yang harus dilakukan secara bersama-sama untuk meminimalkan risiko yang mungkin terjadi, termasuk di wilayah Kobar (Sinta/DLH Kobar).