Kepala Dinas P3AP2KB Kobar Agus Basrawiyanta tengah menyampaikan sambutan dan arahannya pada kegiatan Pertemuan Analisis dan Evaluasi Capaian Kesertaan KB dengan Kesertaan Rendah di Hotel Mahkota Pangkalan Bun, Kamis (27/1/2022)

MMC Kobar – Pada Kamis (27/1) diadakan pertemuan Analisis dan Evaluasi Capaian Kesertaan Ber-KB dengan Kesertaaan Rendah antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah dengan para Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang tersebar di 6 Kecamatan dan Bidang KB. Kegiatan yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) ini digelar di aula Hotel Mahkota Pangkalan Bun.

Kepala Dinas P3AP2KB Kobar Agus Basrawiyanta dalam sambutannya mengatakan bahwa keluarga berencana harus mendapat perhatian khusus dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan pembangunan keluarga bahwa penduduk sebagai modal dasar pembangunan dan merupakan titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

(Baca Juga : Pemkab Kobar Bentuk Tim Koordinasi API Award 2021)

“Dan diharapkan pada kegiatan ini agar dapat fokus dalam pemaparan yang akan disampaikan oleh beberapa narasumber, serta kita saat ini untuk di Kabupaten Kobar sedang membentuk tim untuk mewujudkan pembangunan untuk 25 tahun kedepan,” ujar Agus.

Agus Basrawiyanta menjelaskan tujuan dari adanya program KB ini adalah untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini, menekan angka kematian ibu dan bayi (akibat hamil di usia muda/tua), meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga, menekan jumlah penduduk dan menyeimbangkan jumlah penduduk.

“Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Bidang KB dan PKB/PLKB di lapangan diantaranya adalah dampak Covid-19, rendahnya pemahaman masyarakat secara umum tentang konsep berkeluarga/program KB, kurangnya upaya KIE bagi peserta KB tentang Pelayanan Kontrasepsi, belum maksimalnya peran serta fakses yang ada dalam program KB (kualitas dan kuantitas),” terangnya.

Kemudian, lanjut Agus, luasnya wilayah binaan dibandingkan jumlah PKB/PLKB yang tidak memadai, belum maksimalnya kinerja pertugas PKB/PLKB dan kader KB dalam memberikan informasi tentang program KB yang benar dan jelas serta masih belum tertibnya pencatatan dan pelaporan oleh faskes KB dan mitra kerja lainnya terhadap hasil pelayanan KB.

Kepala Bidang KB DP3AP2KB Kobar Jamin Ginting memaparkan, program KB ditujukan untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan penduduk, menjadi target indikator stategis program KB dalam Total Fertility Rate (TFR), Modern Contraception Prevalensi Rate (mCPR) dan Unmed Need.

“Wujud dari program keluarga berencana adalah pemakaian alat kontrasepsi untuk menunda atau mencegah kehamilan,” terang Jamin.

Sementara itu, Koordinator Bidang KB BKKBN Provinsi Kalteng Uwanfrid mengungkapkan penggunaan MKJP modern seperti Kondom, suntik dan pil di Kabupaten Kobar masih tinggi dan banyak di konsumsi oleh para akseptor. “Diharapkan di tahun 2022 penggunaan suntik dan pil dapat berkurang dan dialihkan ke MKJP lainnya seperti implan, MOW, MOP, IUD,” ujar Uwanfrid. (dhe/edt:mri)