MMC Kobar – Selasa (13/8) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pangkalan Bun menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sekaligus Stakeholders Day dengan tema “Listening for Better Spending”, berlokasi di area front office KPPN. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri seluruh pimpinan Satuan Kerja K/L, perwakilan Pemda, perwakilan perbankan, akademisi, dan perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Lamandau, dan Sukamara. 

(Baca Juga : Pemkab Kobar Mulai Buka Akses Transportasi)

Tujuan penyelenggaraan Forum Komunikasi Publik tersebut adalah pelibatan aktif publik (meaningful participation) untuk memberikan masukan/saran dalam rangka peningkatan kualitas layanan penyaluran belanja APBN dan Transfer ke Daerah melalui KPPN Pangkalan Bun.

Mengawali forum tersebut, Kepala KPPN Pangkalan Bun, Edy Santoso memaparkan profil kantor, SDM, dan produk utama KPPN, beserta Standar Operating Procedure (SOP) layanan KPPN yang berkaitan dengan stakeholders dan masyarakat. 

“KPPN Pangkalan Bun di tahun 2024 menyalurkan dana APBN untuk belanja satker K/L sebesar Rp541,29 miliar dan alokasi Transfer ke Daerah sebesar Rp2,72 triliun di lingkup Kabupaten Kobar, Kabupaten Lamandau, dan Kabupaten Sukamara,” ungkap Edy.

Berbagai saran dan masukan untuk peningkatan kualitas layanan disampaikan dalam sesi diskusi, oleh Kapolres Kobar, Kepala BNN Kobar, Kepala BPKPD Kabupaten Lamandau, perwakilan KPP Pratama Pangkalan Bun, dan Pengadilan Agama Sukamara. Selanjutnya seluruh kesepakatan dan tindak lanjut hasil konsultasi publik tersebut ditandatangani oleh perwakilan elemen stakeholders yang hadir dalam sebuah berita acara kegiatan. 

Dalam kesempatan yang sama, KPPN Pangkalan Bun juga memberikan penghargaan kepada satuan kerja dan Pemerintah Daerah berprestasi dalam pengelolaan keuangan negara dan transfer ke daerah periode Semester 1 tahun 2024. 

Polres dan BNN Kabupaten Kobar meraih predikat Satker dengan Indeks Kinerja Pelaksanaaan Anggaran (IKPA) tertinggi untuk kategori satker dengan pagu besar dan satker dengan pagu kecil. 

Sementara itu KPP Pratama Pangkalan Bun dinobatkan sebagai The Best Stakeholders Semester 1 Tahun 2024, atas kinerja keuangan dan digitalisasi pembayaran yang sangat baik. Sementara itu Pemkab meraih predikat Pemda dengan Penyaluran DAK Fisik tercepat sekaligus Penyelesaian Pajak Pusat tercepat di lingkup wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun. Dengan diadakannya acara ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antar instansi dan pemberian apresiasi dapat melecut semangat seluruh stakeholders untuk menjadi yang terbaik.