MMC Kobar - Pangkalan Bun (25/9), KPPN Pangkalan Bun merilis Kinerja APBN Tahun Anggaran 2023 Wilayah Kerja KPPN Pangkalan Bun sampai dengan 31 Agustus 2023. Fiskal regional lingkup wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun merupakan seluruh anggaran pendapatan dan belanja pemerintah, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, pada lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Lamandau.

Kinerja APBN per 31 Agustus 2023

(Baca Juga : Workshop Kesehatan Lansia Bagi Dokter dan Perawat)

Sampai dengan akhir Agustus 2023, realisasi Pendapatan APBN lingkup KPPN Pangkalan Bun mengalami penurunan sebesar Rp168 M (-8,1%, yoy). Komponen pendapatan yang naik disumbang oleh PPh yang naik sebesar Rp162 M (17,5%, yoy) dan Bea Masuk sebesar Rp0,4 M (379,5%, yoy).

Penerimaan PPh mengalami pertumbuhan positif sebesar Rp 162,45 M atau 13,37%  karena adanya peningkatan setoran PPh pasal 25 Badan masa dan pembayaran ketetapan pajak.  Penerimaan PPN masih mengalami pertumbuhan positif yaitu Rp 36,88 M ( 7,60 %, yoy), meski ada pemberian fasilitas restitusi PPN melalui pengembalian pendahuluan yang nilainya cukup besar.

Penerimaan PBB masih mengalami penurunan sebesar Rp 5,13 M atau – 15,85 % (yoy) meskipun mulai terdapat pembayaran ketetapan PBB tahun pajak 2023, namun masih banyak SPPT PBB 2023 yang belum jatuh tempo pembayaran.

Pajak Lainnya masih mengalami penurunan sebesar 0,26 M atau – 2,85 % (yoy), karena terjadi penurunan penjualan benda materai pada periode Januari s.d. Juni 2023, meskipun pada bulan Juli-Agustus 2023 mengalami kenaikan penjualan benda materai. PNBP mengalami kenaikan Rp16,8 M (70%, yoy) dengan kontribusi terbesar dari KSOP Kumai sebesar Rp9,6 M (47%).

Pada sisi lain, realisasi Belanja APBN Lingkup KPPN Pangkalan Bun s.d. 31 Agustus 2023 mencapai Rp1.997,9 M. Secara nominal, kinerja Belanja tumbuh Rp1,4 M (286,3%, yoy) yang didorong oleh peningkatan alokasi belanja TKDD sebesar Rp1.990,6 M dikarenakan mulai tahun 2023 terdapat alokasi pagu DBH dan DAU yang disalurkan melalui KPPN.

Realisasi Belanja pemerintah pusat paling tinggi yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp147,5 M (68,4%), untuk komponen realisasi belanja transfer ke daerah paling tinggi adalah Dana Desa sebesar Rp129,3 M (78,6%).

Realisasi Belanja K/L mengalami kenaikan sebesar Rp37 M (15,3%, yoy), kenaikan tertinggi yaitu pada jenis Belanja Barang sebesar Rp32 M (39,9%, yoy). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) mencapai Rp2480,3 M (62,6%). Kenaikan tersebut didorong oleh kenaikan realisasi seluruh komponen belanja pemerintah pusat. Secara umum, isu belanja K/L disebabkan oleh hal berikut:

1. Budaya perlambatan pelaksanaan kegiatan dan belanja di awal tahun anggaran berkontribusi pada capaian serapan anggaran.
2. Kinerja Belanja Barang yang cenderung stagnan di beberapa bulan terakhir, mulai menunjukkan akselerasi belanja. Selaras dengan hal tersebut, kinerja Belanja Modal juga mulai menunjukkan peningkatan selaras dengan semakin banyaknya termin tahapan pekerjaan yang telah terselesaikan.
3. Masih terdapat dana blokir.

Realisasi belanja 10 K/L Pagu Besar mencapai Rp256,2 M (63,1%) dari total pagu sebesar Rp406 M. Tiga satker dengan realisasi paling tinggi yaitu Kemenag (68,9%), Kemenhub (68,2%) dan Polri (67,2%).

Realisasi TKD mencapai Rp1.717,5 M (68,7%), atau naik 526,5% (yoy), dengan kontribusi peningkatan terbesar terdapat pada DAK Non Fisik yang meningkat Rp123 M (261%, yoy). Hal ini didorong oleh peningkatan realisasi pada bidang BOS Reguler. Penyaluran DBH mencapai Rp270,9 M (64,4%) dengan dominasi dari DBH SDA.

DAK Fisik mengalami penurunan di bulan Agustus secara nominal dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp95,1 (51,0%) atau turun -37,9% (yoy). Penurunan tersebut tidak lepas dari penurunan alokasi DAK Fisik di TA 2023.

Realisasi Dana Desa mencapai Rp19,3 M (78,6%) atau naik sebesar 4,9% (yoy). Dana Desa Reguler Tahap I dan Tahap II serta BLT TW 1, 2, dan 3 telah salur di semua pemda. Untuk kelancaran penyaluran TKD non DFDD, pemerintah daerah didorong untuk mempercepat penyampaian syarat salur dari TKD terkait ke DJPK. Mulai TA 2023, penyaluran TKDD dialihkan melalui KPPN di daerah untuk mendekatkan layanan serta monitoring dan evaluasi untuk mengoptimalkan dan menselaraskan penggunaaan TKDD.

Realisasi APBD Wilayah Kerja KPPN Pangkalan Bun dan Dukungan TKDD

Realisasi Pendapatan APBD s.d 31 Agustus 2023 mencapai Rp2.098,3 M (68,4%) didominasi oleh Pendapatan Dana Transfer Pusat sebesar Rp1.717,5 M (69%). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD mendominasi pendanaan pemda di wilayah Kobar, Sukamara, dan Lamandau.

Realisasi Belanja APBD s.d 31 Agustus 2023 mencapai Rp1.686,3 M (52,8%) didominasi oleh komponen Belanja Bansos sebesar 112,7% dan Belanja Transfer sebesar 69,8%. Rasio belanja terhadap pendapatan daerah sebesar 80,3%. Beberapa jenis belanja mempunyai capaian yang masih rendah, yaitu realisasi Belanja Modal (35%). Dalam hal Belanja Barang Jasa, terdapat OPD yang terindikasi tidak segera melakukan pencairan belanja setelah dilakukan pleksanaan kegiatan. Rekomendasi langkah-langkah yang perlu dilakukan Pemda:

1. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan menghindari penumpukan realisasi belanja di akhir tahun anggaran.
2. Mempersiapkan pemenuhan dan penyampaian syarat penyaluran TKD, khususnya DAK Fisik dan Dana Desa sesuai dengan tahapannya.
3. Mitigasi risiko pada pemda apabila ada pergantian atau memasuki masa transisi berakhirnya masa kepemimpinan kepala daerah.

Current Issues Regional

1. Lelang UMKM dan Lelang Hak Menikmati Barang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Kompetisi dan Inovasi (Kedai) Lelang Sukarela Produk UMKM, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah menyelenggarakan lelang UMKM secara serentak yang bertema “Lelang UMKM 8.8 Harat Banar”.

Pelaksanaan lelang UMKM tersebut dilaksanakan serentak oleh KPKNL Pangkalan Bun, KPKNL Palangkaraya, dan KPKNL Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023. Lelang UMKM yang melibatkan pelaku UMKM di Provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah ini dapat diikuti secara online melalui platform lelang.go.id serta tanpa Uang Jaminan Lelang.

Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memajukan UMKM di Indonesia, KPKNL Pangkalan Bun menyusun rencana pelaksanaan Lelang UMKM yaitu sebanyak 1 kali setiap bulan dengan melibatkan pelaku usaha UMKM di seluruh wilayah kerja KPKNL Pangkalan Bun yang meliputi Kab. Kotawaringin Barat, Kab, Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Sukamara, dan Kab, Seruyan.