MMC Kobar – Jumat (29/12) KPPN Pangkalan Bun merilis Kinerja APBN Tahun Anggaran 2023 Wilayah Kerja KPPN Pangkalan Bun sampai dengan 30 November 2023. Fiskal regional lingkup wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun merupakan seluruh anggaran pendapatan dan belanja pemerintah, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, pada lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Lamandau.

Kinerja APBN per 30 November 2023

(Baca Juga : Raih Juara Umum 2 di Katingan, Bupati Hj Nurhidayah Berharap Atlet Taekwondo Kobar Terus Torehkan Prestasi)

Sampai dengan akhir November 2023, realisasi Pendapatan APBN lingkup KPPN Pangkalan Bun mengalami penurunan sebesar Rp172 M (-6,6%, yoy). Komponen pendapatan yang naik disumbang oleh PBB yang naik sebesar Rp18,3M (19,4%, yoy) dan Bea Masuk sebesar Rp0,6 M (493%, yoy).

Penerimaan PPh mengalami pertumbuhan positif sebesar Rp156,9 M (13%, yoy) karena adanya peningkatan setoran PPh pasal 25 Badan masa dan pembayaran ketetapan pajak. Penerimaan PPN menunjukkan trend pertumbuhan positif yaitu Rp56,7 M (9,4%, yoy).

Penerimaan PBB mengalami peningkatan sebesar Rp18,3 M atau 19,4% (yoy) karena beberapa SPPT PBB yang diterbitkan tahun 2023, sebagian besar telah dilakukan pembayaran oleh WP. Pajak Lainnya masih mengalami penurunan sebesar 0,45 M atau – 3,5% (yoy), karena terjadi penurunan penjualan benda materai. PNBP mengalami kenaikan Rp18,2 M (52,1%, yoy) dengan kontribusi terbesar dari KSOP Kumai sebesar Rp13 M (36,6%) dan Balai Taman Nasional Tanjung Puting sebesar Rp9,7 M (27,1%).

Pada sisi lain, realisasi Belanja APBN Lingkup KPPN Pangkalan Bun s.d. 30 November 2023 mencapai Rp2.819,0 M. Secara nominal, kinerja Belanja tumbuh Rp2.023,2 M (254,2%, yoy) yang didorong oleh peningkatan alokasi belanja TKDD sebesar Rp1.973,5 M dikarenakan mulai tahun 2023 terdapat alokasi pagu DBH dan DAU yang disalurkan melalui KPPN.

Realisasi Belanja pemerintah pusat paling tinggi yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp200,1 M (92,77%), untuk komponen realisasi belanja transfer ke daerah paling tinggi adalah Dana Desa sebesar Rp169,2 M (99,3%).

Realisasi Belanja K/L mengalami kenaikan sebesar Rp49,7 M (14,3%, yoy), kenaikan tertinggi yaitu pada jenis Belanja Modal sebesar Rp8,6M (31,2%, yoy). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) mencapai Rp395,4 M (88,3%). Kenaikan tersebut didorong oleh kenaikan realisasi seluruh komponen belanja pemerintah pusat. Secara umum, isu belanja K/L disebabkan oleh hal berikut:

1. Realisasi Belanja K/L per 30 November 2023 di angka 88,3%, sehingga sisa 11,7% harus dapat direalisasikan dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan sebelum tahun 2023 berakhir.
2. Pelaksanaan anggaran harus sesuai dan taat pada Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) 2023.

Realisasi belanja 10 K/L Pagu Besar mencapai Rp359,5 M (88,7%) dari total pagu sebesar Rp404,9 M. Tiga satker dengan realisasi paling tinggi yaitu Kemenag (96,2%), Polri (93,6%), dan Kemenhan (91,0%).

Realisasi TKD mencapai Rp2.423,6 M (94,2%), atau naik 438,4% (yoy), dengan kontribusi peningkatan terbesar terdapat pada DAK Non Fisik yang meningkat Rp146,2 M (201,0%, yoy).

Penyaluran DBH mencapai Rp441,6 M (91,9%) dengan dominasi dari DBH SDA. DAK Fisik mengalami penurunan di bulan November secara nominal dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp156,4 (83,8%) atau turun -29,2% (yoy). Penurunan tersebut tidak lepas dari penurunan alokasi DAK Fisik di TA 2023. Realisasi Dana Desa mencapai Rp169,2 M (99,3%) atau naik sebesar 8,3% (yoy). Dana Desa Reguler Tahap I, Tahap II, Tahap III, BLT TW 1, BLT TW II, BLT TW III, dan BLT TW IV telah salur di semua pemda. Adapun batas waktu penyampaian syarat salur pada tanggal 22 Desember 2023.

Realisasi APBD Wilayah Kerja KPPN Pangkalan Bun dan Dukungan TKDD

Realisasi Pendapatan APBD s.d 30 November 2023 mencapai Rp2.953,8 M (92,5%) didominasi oleh Pendapatan Dana Transfer Pusat sebesar Rp2.423,6 M (92,9%). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD mendominasi pendanaan pemda di wilayah Kobar, Sukamara, dan Lamandau. Realisasi Belanja APBD s.d 30 November 2023 mencapai Rp2.552,2 M (71,7%) didominasi oleh komponen Belanja Operasi sebesar 73,8% dan Belanja Transfer sebesar 88,7%. Rasio belanja terhadap pendapatan daerah sebesar 86,4%. Beberapa jenis belanja mempunyai capaian yang masih rendah, yaitu realisasi Belanja Modal (58,4%). Jika kegiatan telah dilaksanakan, maka terdapat indikasi masih belum cepatnya proses pencairan/pertanggungjawaban belanja setelah dilakukan pelaksanaan kegiatan. Rekomendasi langkah-langkah yang perlu dilakukan Pemda:

1. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan untuk menghindari penumpukan realisasi belanja di akhir tahun anggaran.
2. Mempersiapkan pemenuhan dan penyampaian syarat penyaluran TKD sesuai tahapan.
3. Memastikan bahwa anggaran belanja APBD 2023 dapat direalisasikan di tahun 2023.
4. Tetap menganggarkan BTT untuk menangani potesi banjir di bulan Desember 2023
5. Optimalisasi Dana Insentif Fiskal untuk pengendalain inflasi Nataru, melalui kelancaran supply bahan pokok.

Current Issues Regional

Langkah Strategis Pengurusan Piutang Negara

Telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2023.

Manfaat Crash Program Keringanan Utang:

• • Memberikan insentif utang untuk mendukung Pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi.
  • Meningkatkan tata kelola piutang negara sekaligus mempercepat penyelesaian piutang negara pada instansi pemerintah.

Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2022

Per- 30 November 2023 jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2022 di wilayah kerja KPP Pratama Pangkalanbun yang telah disampaikan adalah 33.455 SPT atau 87,10 % dari Target SPT 2023 sebesar 38.410 SPT.