MMC Kobar - Wapresri.go.id - Pemerintahan Joko Widodo - Ma’ruf Amin yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju memiliki sebuah program strategis yakni pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang dimotori Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).  Setelah Pemilu 2024 mendatang, pemerintahan tersebut akan berakhir dan digantikan oleh pemerintahan baru. 

Saat dimintai tanggapannya oleh awak media terkait kelanjutan KNEKS dan KDEKS pada pemerintahan selanjutnya, Wapres mengharapkan Presiden dan Wapres baru tetap melanjutkannya karena telah menjadi institusi negara. 

(Baca Juga : Kinerja Pelaksanaan APBN Regional Lingkup Wilayah Kerja KPPN Pangkalan Bun sampai dengan 31 Juli 2023)

“KNEKS bahkan Ketuan Presiden dan Wakil Ketuanya Wakil Presiden [yang merangkap] Ketua Harian, Sekretarisnya Menteri Keuangan, artinya itu sudah menjadi institusi kenegaraan,” tegas Wapres saat memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Peresmian Proyek milik Citra Borneo Indah (CBI) Group di Mercure Hotel Pangkalan Bun, Jl. H. Udan Said, Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Rabu (25/10/2023).

Sehingga, lanjut Wapres, siapapun Presiden dan Wapres ke depan, ia mengharapkan tetap melanjutkan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan mempertahankan KNEKS dan KDEKS. 

“Ekonomi syariah itu sudah menjadi komitmen pemerintah. Oleh karena itu, siapapun nanti yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden harus melanjutkan komitmen ini,” tegasnya lagi. 

Lebih jauh, Wapres menuturkan bahwa dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, sebanyak 24 provinsi telah membentuk KDEKS dengan segala instrumen pendukungnya. 

“Di daerah sudah 24 [KDESK] dan semua-semua instrumennya sudah ada, keuangannya, industri halalnya sudah ada, keuangan syariah juga ada, kemudian pengembangan usaha syariahnya,” terangnya. 

Oleh sebab itu, menurut Wapres, tidak ada alasan untuk tidak mendukung keberlanjutan KDEKS karena kehadiran KDEKS sejatinya adalah untuk menggerakkan potensi daerah, khususnya dalam sektor ekonomi dan keuangan syariah. 

“Jadi siapapun yang menjadi Presiden dan Wapres [ke depan] harus menjadi bagian dari program [ekonomi dan keuangan syariah] yang harus dikembangkan,” tandasnya. 

Pada kesempatan ini, Wapres juga sempat ditanya tanggapannya oleh awak media terkait pelantikan Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang dilaksanakan hari ini di Istana Negara. 

Terhadap pertanyaan tersebut, Wapres pun menjawab bahwa penunjukan Menteri Pertanian definitif sangat penting dilakukan setelah Syahrul Yasin Limpo mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Alasannya karena peran sektor pertanian sangat vital untuk menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman krisis pangan global saat ini.

“Karena itu tidak boleh hanya sebagai penjabat, tetapi [harus] menteri yang definitif,” ujar Wapres. 

Lebih dari itu, sambungnya, Menteri Pertanian yang ditunjuk pun harus orang yang benar-benar berpengalaman dalam sektor pertanian, seperti halnya Amran yang pernah menjabat Menteri Pertanian, sehingga dapat langsung bekerja. 

“Karena yang ditunjuk ini bekas menteri pertanian, saya kira dia tidak perlu belajar lagi, dia sudah tahu mengenai program-program bagaimana dalam pengembangan pertanian,” ujar Wapres.

“Jadi bagaimana dia sekarang langsung tancap gas untuk melakukan kegiatan di bidang pertanian,” imbuhnya. 

Mendampingi Wapres pada konferensi pers kali ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Chairman CBI Group Abdul Rasyid AS. (EP/SK-BPMI, Setwapres)