MMC Kobar - Di tengah aktivitasnya menghadiri beberapa agenda kegiatan pada Selasa (17/5), Bupati Hj Nurhidayah juga menyempatkan untuk menerima 20 orang perwakilan dari Aliansi Petani kelapa Sawit Kotawaringin Barat (Kobar). Kehadiran aliansi petani sawit di ruang rapat sekretariat ini untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait kondisi terkini yang mereka alami paska kebijakan pemerintah mengeluarkan larangan untuk sementara waktu ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan bahan baku berbasis sawit lainnya.

Perwakilan petani Sugeng Riyadi (52 tahun) menilai kebijakan ini menjadi penyebab harga tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan menjadi menurun karena minimnya serapan dari perusahaan besar sawit (PBS) yang ada. Tidak mau berlama-lama dengan situasi ini, para petani sawit yang tergabung dalam aliansi menyampaikan sikap kepada pemerintah. Mereka memiliki beberapa tuntutan melalui surat tuntutan yang diserahkan kepada Bupati Hj Nurhidayah.

(Baca Juga : Disperindagkop UKM Kobar Ikuti Borneo Forum V di Palangka Raya)

Para petani sawit Kobar berharap pemerintah menyelamatkan nasib mereka dengan meninjau ulang kebijakan larangan CPO dan produk turunannya. “Kami juga berharap perusahaan-perusahaan yang ada bisa segera bermitra dengan para petani sawit untuk menampung hasil panen dengan harga TBS yang ditetapkan pemerintah,” kata Sugeng.

Bupati Hj Nurhidayah yang didampingi Kapolres, Asisten Pemerintahan dan Kesra serta perwakilan Dinas TPHP dan Dinas Perindagkop UMKM menerima aspirasi para petani kelapa sawit dan berjanji akan meneruskan tuntutan tersebut kepada pemerintah provinsi dan berharap juga akan segera diteruskan ke pemerintah pusat mengingat kebijakan tersebut ranahnya di Kementerian Perdagangan.

“Situasi ini memang telah menjadi keprihatinan kita, kita berharap ke depan situasi menjadi lebih baik khususnya bagi para petani kelapa sawit,” kata Hj Nurhidayah. (prokom kobar)