Tekan Pelanggaran di Laut, Tim Pengawas Lakukan Patroli di Wilayah Pesisir Kumai

PPNS Dinas Perikanan Bersama Tim Melakukan Breefing Sebelum Melakukan Kegiatan Wilayah Pesisir Kumai Dan Senggora, Jumat (02/10).

MMC Kobar - Setelah melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum bidang perikanan Tim Pengawasan Sumber Daya Ikan Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Jumat (02/10) melaksanakan operasi penanganan illegal fishing di pesisir laut Kumai dan sekitarnya.

Tim yang beranggotakan DKP Kalteng, Ditpolair Polres dan Diskan Kobar memulai kegiatan dari Pos Satpolairud Polres Kobar di Kelurahan Kumai Hulu. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini melaksanakan patroli laut sampai batas laut Senggora.

(Baca Juga : Pemkab Kobar Gelar Pencanangan Gerakan Pembagian Sepuluh Juta Bendera Merah Putih)

Dalam kegiatan yang dikomandani oleh Kepala Seksi Pengawasan DKP Kalteng Tarune Mega dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Teguh Dwi Santoso menyasar kapal-kapal diatas 10 GT yang beroperasi di laut Kalteng wilayah barat.

Menurut Teguh, bahwa kegiatan patroli ini adalah kegiatan rutin DKP Provinsi dalam menjaga laut dari praktek penangkapan illegal yang berpotensi membuat keresahan di masyarakat.

“Praktek illegal fishing banyak terjadi terutama banyak kapal-kapal dari luar daerah yang beroperasi di wilayah Kalteng,” tuturnya.

Hermanto selaku PPNS Diskan Kobar yang ikut dalam tim pengawasan ini menekankan pada displinnya pelaku penangkapan ikan di Kabupaten Kobar untuk bisa menekan illegal fishing serta menjaga kelestarian sumberdaya perikanan yang ada di wilayah ini.

Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Diskan Kobar Rusliansyah dalam keterangan singkatnya sangat mendukung kegiatan patroli pengawasan ini, sebagai usaha bersama untuk menertibkan usaha penangkapan ikan agar mampu berusaha sesuai aturan dan mampu menjaga kelestarian sumber daya perikanan di Kabupaten Kobar.

“Terima kasih kepada DKP Provinsi yang selalu bersinergi dan bekerja sama dalam melaksanakan pengawasan sumber daya perikanan, dan berharap kedepan praktik illegal fishing akan semakin berkurang hingga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan,” ucapnya. (manis&razak/diskan)