Rakor Penyampaian Dokumen Usulan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Industri TA 2023-2024 Digelar

Kepala Bappeda Juni Gultom memimpin Rapat Koordinasi di Aula Bappeda, Kamis (17/02)

MMC Kobar - Menindaklanjuti rapat koordinasi Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 Tingkat Provinsi  Kalimantan Tengah Tahap Ke-2 16 Februari 2022, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan rapat koordinasi terkait Penyampaian Dokumen Usulan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Industri Tahun Anggaran 2023-2024 yang dibiayai dari anggaran Pemerintah Pusat. kegiatan ini dilaksanakan di Aula Bappeda pada Kamis (17/2).

Rapat koordinasi dibuka langsung oleh Kepala Bappeda dan dihadiri oleh Kepala Dinas PMPTSP Plt Kabag Ekonomi, perwakilan Dinas TPHP, Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, unsur pimpinan BUMN/BUMD, Direktur PDAM dan Head Of Industrial Park PT SBI, perwakilan Pelindo, perwakilan KSOP, serta para undangan lainnya di lingkungan Bappeda Kobar.

(Baca Juga : Honorer K2 Bisa Ikut Tes CPNS Tahun 2018, Ini Syaratnya!)

Kepala Bappeda Kobar Juni Gultom menjelaskan rapat koordinasi dimaksudkan dalam rangka mereview kembali usulan termasuk roadmap serta turunan hilirisasi industri dari PT Citra Borneo Indah selaku inisiator Pengembangan Kawasan Strategis Borneo Industri yang beralokasi di Kabupaten Kobar. Mengingat PT Citra Borneo Indah adalah salah satu investor di Kabupaten Kotawaringin Barat yang terus mengembangkan diri dan sangat besar kontribusinya dalam menggerakkan perekonomian lokal dan internasional.

Agus Dwitarto selaku Head Of Industrial Park PT SBI menyampaikan bahwa pihak kementerian telah berkunjung ke lokasi serta memberikan dukungan penuh  kepada rencana pengembangan Kawasan Industri Surya Borneo. Persoalan yang ada saat ini adalah pendangkalan alur pelayaran muara sungai Kumai, sehingga perlu pengerukan muara sungai Kumai sepanjang 1 mil, mengingat kapal yang bersandar memiliki kapasitas 10.000dwt, sedangkan saat ini hanya kapasitas 5.000 dwt, sehingga produksi akan lebih efisien.

“Internal PT SBI konsen melakukan perbaikan-perbaikan untuk mendapat dukungan sepenuhnya dari Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemerintah Daerah dan telah melakukan review dokumen kawasan,” tutur Agus.

“Diharapkan tidak hanya menjadi kawasan strategis nasional industri saja namun berkembang menjadi kawasan ekonomi khusus, master plan kawasan industri Surya Borneo juga sudah selesai dikerjakan yang dapat digunakan sebagai bagian dari persyaratan pengembangan kawasan ini,” ujarnya.

Kepala DPMPTSP Kobar Kamaludin menjelaskan bahwa Industri hilir bersifat kompetitif artinya siapa yang mampu memproduksi secara efisien dialah yang akan menjadi pemenang dalam usaha tersebut, dengan demikian perusahaan-perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan mampu berproduksi secara efisien, salah satu dukungan yang saat ini diperlukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada dikawasan industri surya borneo sebagaimana yang disampaikan oleh Agus Dwitarto selaku Head Of Industrial Park PT SBI pemerintah perlu mendukung dan mewujudkannya.(humas bappeda)