Rakor Bidang Polpum dan Deteksi Dini Pilkada Serentak 2020 di Bali

Kaban Kesbangpol Kobar didampingi Kasubid Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu saat mengikuti Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) dan Deteksi Dini Mendukung Sukses Pilkada Serentak 2020 di Nusa Dua, Bali, pada Kamis (27/2)- Kesbangpol Kobar

MMC Kobar - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) dan Deteksi Dini Mendukung Sukses Pilkada Serentak 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) di Nusa Dua, Bali, pada Kamis (27/2).

Rakor dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Prof. H. M. Tito Karnavian PhD, serta diikuti oleh unsur-unsur pimpinan daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak, antara lain Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kesbangpol, KPU, Bawaslu, Intelkam Polda, Asintel Kodam/Korem, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Asintel Kejati.

(Baca Juga : Grand Final Aba Ambo Kobar, Dispar Kobar Tetapkan Duta Wisata Terbaik)

Jumlah daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak pada 23 September 2020 sebanyak 270 daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

Pada Pilkada Serentak tahun ini, pemilihan gubernur dan wakil gubernur berlangsung di sembilan provinsi, yakni meliputi Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Dr. Drs. Bahtiar, M.Si mengungkapkan Rakor ini sengaja didesain khusus guna mensinergikan isu-isu aktual di bidang politik dan pemerintahan umum serta deteksi dini guna mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Kepala Badan Kesbangpol Kobar menyampaikan Pilkada Serentak 2020 memang bukan pemilu serentak pertama yang diselenggarakan Indonesia. Namun, semua pemangku kepentingan tetap perlu meningkatkan kewaspadaan, deteksi dini, pencegahan dan konsolidasi dini, serta membangun konsolidasi di seluruh tahapan sangat penting untuk meminimalisir gangguan keamanan di seluruh daerah.

““Kita juga hendak mendorong masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas untuk memilih pemimpin demi masa depan negara kita", ungkap Mudelan.

Dia menegaskan, sesuai dengan arahan Mendagri, aparatur sipil negara (ASN) harus netral dan tidak ada mobilisasi dalam Pilkada Serentak. (Kesbangpol Kobar)