Bupati Kobar, Hj Nurhidayah saat memberikan Cinderamata kepada Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah BPKP RI didampingi Plt Inspektur Kabupaten Kobar saat kegiatan FGD Manajemen Risiko di Aula Bupati Kobar, Kamis (26/11).

MMC Kobar - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar Forum Grup Discussion (FGD) Manajemen Risiko untuk tingkat Pemda di Aula Bupati Kobar (26/11). Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati Kobar ini dihadiri oleh Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah BPKP RI serta seluruh pejabat eselon II dan III di Kobar.

Tujuan FGD manajemen risiko untuk mengetahui risiko-risiko yang dihadapi Pemkab Kobar dalam mencapai visi-misinya sebagaimana yang diungkapkan oleh Bupati Kobar.

(Baca Juga : Pastikan Indonesia Merdeka Sinyal 2020, Kominfo Libatkan Pemda)

“Kegiatan FGD ini bertujuan untuk mendefinisikan kebijakan manajemen risiko pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai langkah awal kita untuk peduli dalam pengelolaan risiko,” ujar Hj Nurhidayah saat memberikan sambutan.

“Kepedulian itu harus dimiliki oleh pejabat di semua lini. Oleh sebab itu, tadi pagi pejabat eselon III telah mendapatkan materi manajemen risiko dengan menitikberatkan pada pengelolaan resiko dalam pencapaian IKU kabupaten. Untuk siang ini, karena audiens-nya pejabat eselon II, maka materi manajemen risiko akan disampaikan dari sudut pandang pengambil kebijakan,” tambahnya.

Pasca kegiatan FGD Manajemen Risiko Bupati Kobar menginginkan budaya sadar risiko di Pemkab Kobar segera diwujudkan melalui pembentukan struktur manajemen risiko dan penyusunan peta risiko (risk register).

“Saya berharap, penerapan manajemen risiko ini dapat meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis dan peningkatan kinerja pemerintah daerah, yang bermuara ke pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat,” pesan Hj Nurhidayah.

Pemateri FGD, Bea Rejeki Tirtadewi menyampaikan bahwa Pemkab harus memahami betul risiko-risiko yang dihadapi dalam mencapai tujuan pemerintah daerah.

“Kita harus paham risiko-risiko yang dihadapi dalam mencapai tujuan pemerintah daerah. Saat ini tinggalkan formalitas, tapi lebih konsen ke substansi,” kata Bea Rejeki Tirtadewi yang juga menjabat sebagai Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah BPKP RI.

“Setelah hari ini, kami BPKP, siap untuk terus mendampingi Pemkab Kobar dalam mencapai tujuannya. Jika memang tidak harus tatap muka langsung, via online kami akan bersedia. Tinggal hubungi saja saya, nanti kita luangkan waktunya bersama tim,” pungkasnya. (itkab kobar)