Koordinasi Ketersediaan Bapokting, Pemkab Kobar Gelar Rapat dengan Pihak Distributor

MMC Kobar – Jumat (16/2) Disperindagkop UKM melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi tentang Ketersediaan Barang Pokok pada Tingkat Distributor yang Bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).

Rapat dipimpin langsung Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Tengku  Ali Sahbana dan dihadiri Kepala Dinas Perindagkop UKM, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Bulog Pangkalan Bun, serta para distributor di Kabupaten Kobar.

(Baca Juga : Optimalisasi Pendapatan, Bapenda Kobar Lakukan Pengecekkan Lapangan)

Kepala Dinas Perindagkop UKM Alfan Khusnaini menjelaskan, rapat bapokting pada tingkat distributor ini bertujuan untuk mengkoordinasi adanya kelangkaan beras terutama beras premium. Kelangkaan ini berimbas pada naiknya harga beras dan berdampak besar pada melonjaknya angka inflasi di Kabupaten Kobar.

“Sebagaimana tugas pokok kami yang membidangi perdagangaan, setiap minggu kami melaporkan data stok barang hingga harga secara rutin kepada pimpinan dan masyarakat secara luas. Kami juga memiliki web/aplikasi khusus bapokting,” jelas Alfan.

Dengan adanya aplikasi ini, menurut Alfan, seluruh stakeholder terkait tidak perlu bersurat  untuk meminta data. Kalau melihat data yang ada harusnya data  ini cukup hingga lebaran mendatang. 

“Namun ada beberapa kabupaten tetangga yang masih bergantung pada distributor daerah kita. Melihat data cukup semua karena cakupan wilayah distributor tidak hanya Kabupaten Kotawaringin Barat saja, terutama ini menjelang ramadhan," ujar Alfan.

Pada rapat ini, seluruh distributor menyampaikan ketersediaan stok bapokting yang memenuhi kebutuhan di daerah Kotawaringin Barat, Sukamara, Lamandau dan Pembuang Hulu. Para Distributor menyampaikan stok yang ada dapat memenuhi hingga lebaran di bulan April mendatang.

Sementara ini ada beberapa stok yang sedang dalam perjalanan ke Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun kendala yang dialami yaitu adanya faktor cuaca, maka kontainer terbagi dengan isi pupuk dan juga bahan bangunan, sehingga barang consumer good yang dikirim juga tidak bisa memenuhi kontainer 100 persen.

Untuk menangani hal ini, maka Pemerintah Kotawaringin Barat akan melakukan komunikasi terhadap pihak terkait dan mengutamakan kebutuhan pokok. (disperindagkop ukm)