MMC Kobar - Menjelang Ramadhan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) berkomitmen menutup lokalisasi dan pemulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang ada di Wilayah Kobar. Hal ini diungkapkan Bupati Kobar, Hj Nurhidayah, saat memimpin rapat koordinasi penutupan lokasi prostitusi dan pemulangan PSK belum lama ini (pen : 27 April 2018) untuk mendukung program Pemerintah Pusat "Indonesia Bebas Prostitusi Tahun 2019".

Bupati menjelaskan bahwa masalah PSK merupakan masalah sosial yang selalu dikaitkan dengan tingkat kemiskinan di daerah.

(Baca Juga : Distan Gelar Konsultasi Publik Standar Pelayanan Bidang Pertanian Tahun 2023)

"Masalah tuna susila sangat terkait dengan masalah kemiskinan, sehingga kita harus menuntaskan masalah kemiskinan,” katanya.

Bupati pun melanjutkan, agar upaya yang dilakukan dalam pemulangan PSK nantinya dapat dilakukan dengan baik.

"Bagaimanapun kita harus memanusiakan mereka, dengan memulangkan ke daerah asal dengan baik. Pers diharap tidak berlebihan dalam menyuguhkan berita dengan mengingat faktor kemanusiaan. Sebagian mereka bekerja sebagai tulang punggung keluarga. Keluarga juga tidak mengetahui profesi mereka yang sebenarnya,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Gusti Nur Aini, menerangkan bahwa data PSK di Kobar sebelum Maret 2018 berjumlah 250 orang, dan saat ini data tersebut mengalami penurunan menjadi 235 orang.

Gusti Nur Aini menambahkan sebelum dilakukan penutupan lokasi prostitusi dan pemulangan PSK ini, Dinsos Kobar telah melakukan pendekatan persuasif kepada para PSK dan mucikari/germo dengan memberikan bimbingan mental spiritual pada beberapa waktu yang lalu, disamping itu Dinsos Kobar juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah tujuan pemulangan PSK dan pemerintah pusat. (Ana)