MMC Kobar – Sebagai bagian dari transparansi APBN, KPPN Pangkalan Bun merilis Kinerja APBN Wilayah Kerja Kemenkeu Satu Pangkalan Bun sampai dengan 30 September tahun 2024, yang meliputi pendapatan, belanja K/L, serta transfer ke daerah, Kamis (31/10). Fiskal regional lingkup wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun merupakan seluruh anggaran pendapatan dan belanja pemerintah, baik yang bersumber dari APBN dan APBD pada lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Lamandau.

Kinerja APBN per 30 September 2024

(Baca Juga : Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan, BPBD Kobar Gelar Rakor dan Apel Siaga)

Kinerja pendapatan negara tumbuh positif dibandigkan tahun lalu. Sampai dengan akhir September 2024, berdasarkan data yang dihimpun dari KPP Pratama Pangkalan Bun dan KPP Bea Cukai Pangkalan Bun, realisasi pendapatan APBN mencapai Rp2.070,4 M atau 73,5% dari target, mengalami kenaikan dari periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp4,8 M (0,2%, yoy). Komponen pendapatan didominasi oleh PPh (Non Migas) sebesar Rp1.012,5 M dan PPN sebesar Rp759,9 M. Sementara itu bea keluar yang dipungut dari ekspor sebesar Rp185,5 M dan bea masuk sebesar Rp864,2 Juta.

PNBP mengalami pertumbuhan sebesar Rp182,3 Juta (0,4 %, yoy), dan bea keluar juga mengalami penurunan sebesar Rp24,9 M (-11,8% yoy). Kontraksi Bea Keluar diakibatkan oleh kontraksi harga komoditas dan penurunan kuantitas ekspor CPO. Namun demikian seiring dengan penyesuaian harga referensi dan tarif bea keluar atas CPO sesuai Kemendag Nomor 803 Tahun 2024, optimis akan terjadi peningkatan capaian bea masuk di triwulan IV tahun ini.

Sementara itu, kinerja belanja yang bersumber dari APBN juga tumbuh positif tahun ini. Belanja APBNmencapai Rp2.483,1 M (76% dari total pagu), meningkat sebesar Rp274,6 M (12,4%) dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.

Realisasi APBN tersebut terdiri atas realisasi Belanja satker kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp359,9 M (67,5% dari pagu), tumbuh positif sebesar Rp48,3 M (15,5% yoy), serta realisasi penyaluran Transfer ke Daerah yang mencapai Rp2.123,2 M (atau 77,6% dari total alokasi Dana TKD), meningkat sebesar Rp226,2 M (11,9% yoy). 

Kenaikan realisasi belanja K/L didorong oleh kenaikan realisasi seluruh komponen belanja pemerintah pusat, yang didominasi oleh jumlah kenaikan belanja barang sebesar Rp23,7 M (18,9%, yoy), dengan realisasisenilai Rp149,3 M.

Persentase realisasi TKD tertinggi adalah Dana Desa yang mencapai 91% dari total alokasi Dana Desa (dengan realisasi sebesar Rp157,2 M), realisasi Dana Bagi Hasil sebesar Rp374,7 M (68,6% dari total alokasi DBH), DAU sebesar Rp1.255,8 M (81,5% dari pagu DAU), DAK Non Fisik Rp182,6 M (71,9% dari pagu), Dana Insentif Fiskal sebesar Rp17,3 M atau 64,5% dari pagu, serta realisasi DAK Fisik sebesar Rp135,3 M atau 69,7% dari pagunya. Seluruh realisasi TKD mengalami pertumbuhan positif dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu. 

Rekomendasi

Memasuki Triwulan IV tahun 2024 ini, KPPN Pangkalan Bun menyampaikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Vertikal K/L untuk aktif berkoordinasi dengan unit Eselon I terkait dengan kepastian waktu pembukaan blokir Automatic Adjustment (AA) terutama Belanja Modal. Selain itu Satker K/L diharapkan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan untuk menghindari penumpukan realisasi belanja di bulan Desember 2024.

Pemerintah Daerah diharapkan juga untuk dapat mengoptimalisasi sisa DAK Fisik  tahun lalu dan mengakselerasi penyaluran DAK Fisik tahun 2024 ini sebelum batas akhir pencairan. Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan dapat mendorong penyaluran Dana Desa pada beberapa desa yang masih belum mencairkan Dana Desa.

#TREFA

#KemenkeuSatu

#KemenkeuTepercaya