Jakarta, Kominfo - Pemerintah mencanangkan pembangunan jaringan telekomunikasi yang dikelola sendiri. Tujuannya agar keamanan data-data terjamin. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan pengelolaan jaringan mandiri telah dilakukan di sejumlah instansi, seperti TNI dan Kepolsian.

Meskipun demikian, Pemerintah perlu membangun secara khusus pengelolaan jaringan mandiri di lingkup Nasional, tapi tidak instan hal itu menurutnya perlu proses yang panjang.

(Baca Juga : Pelepasan Lampion Sedot Perhatian Masyarakat )

"Kita kan mau bangun suatu jaringan taktikal nasional secara khusus, tapi ini kan panjang sekali, perlu ada penelitian, perlu ada kordinasi dengan semua kementerian/lembaga, perlu juga dia menjadi bagian dari kebijakan pemerintah," jelasnya usai mengikuti Rapat Tingkat Menteri bersama Menteri Koordinator Bidang Polhukam dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara di Kemenkopolhukam, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (30/12).

Menurut Menteri Johnny, ada dua hal yang menjadi perhatian Pemerintah, pertama soal kemanan dan kedua pelayanan atau operasional.

"Apakah itu dalam RPJMN atau didalam program-progam bentuk lainnya, karena ini ada dua ya, yang satu terkait dengan keamanan dan security, yang satu terkait dengan pelayanan dan operasional," ungkapnya.

Meski sangat diperlukan untuk ketahanan nasional, Menteri Kominfo menyebutkan pemerintah belum punya target kapan tepatnya pengelolaan jaringan secara mandiri terlaksana.

"Masih disusun perencanannya karena ini suatu yang jangka panjang dan strategis," ucapnya. Mengingat proses yang panjang dalam penyusunan perencanaan proyek pembangunan Jaringan Aman Mandiri ini, Menteri Johnny menyebutkan akan mendorong pembuatan dengan teknologi mandiri.

"Ya kalo JAM kan kalo aman mandiri, dan security kan yang idealnya buatan sendiri, kalo belum bisa buatan sendiri bagaimana untuk menjaga keamanan dan security negara itukan harus diatur dengan baik," tambah Menteri Jhonny.

Sebelumnya, Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan hingga kini Jaringan Telekomunikasi Pemerintah Indonesia masih bergantung dengan pihak ketiga atau perusahaan penyedia jasa jaringan telekomunikasi yang rentan praktek penyadapan.

"Itu kita akan membuat suatu jaringan, nama sementara ini Jaringan Aman Mandiri, itu jaringan frekuensi dan sebagainya itu belum terkoordinasi dan masih pakai jaringan komersial, dengan jaringan komersial itu company-nya macet, kita ikut macet, dan itu bisa disadap, bisa kena operasi intelijen. ini mau bikin yg mandiri. ampun namanya," ungkapnya.

Selain alasan keamanan Menurut Mahfud dengan pengelolaan jaringan secara mandiri juga akan lebih menjamin ketahanan ekonomi dari praktek - praktek ilegal yang kerap terjadi, terutama di perairan Indonesia.

"Karena itu bisa mengcover juga penyelundupan-penyelundupan di laut, itu untuk ekonominya. lalu keamanan pertahanannya, kita sering kebobolan kalau tidak pakai yang mandiri," tuturnya.

 

Sumber : kominfo.go.id