Wakil Bupati Kobar Ahmadi Riansyah saat menyampaikan sambutan dan aragannya pada kegiatan Rembuk Stunting Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kobar Tahun 2021 di aula Bappeda, Senin (29/03/2021).

MMC Kobar - Untuk menyusun rencana penanganan stunting, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar Aksi Rembuk Stunting. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Bappeda pada Senin (29/3) ini dipimpin oleh Wakil Bupati Ahmadi Riansyah dan diikuti oleh berbagai elemen, mulai dari jajaran pemerintah daerah, akademisi hingga organisasi swadaya masyarakat.

Rembuk Stunting ini juga merupakan tahapan dari 8 aksi pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegerasi. 

(Baca Juga : Diklat Operator ANBK Jenjang SMP Tahun Pelajaran 2021 Resmi Dibuka)

Wabup Ahmadi Riansyah mengatakan aksi terintegarasi ini merupakan pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinasi, terpadu dan bersama-sama. Karena itulah Ahmadi meminta institusi penanggung jawab aksi harus melibatkan institusi lintas sektor baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan.

“Masalah stunting bukan hanya domain dinas kesehatan saja, namun seluruh elemen di Kotawaringin Barat harus bersama-sama pemerintah daerah bersinergi di berbagai sisi,” kata Ahmadi. Ahmadi juga mengemukakan penanganan stunting harus dilakukan secara berkesinambungan, sehingga akan melahirkan dan memelihara generasi yang sehat, produktif dan senantiasa berinovatif serta memiliki daya saing yang kuat.

“Oleh karena itu meski di masa pandemi, kita mengharapkan kerja sama perangkat daerah, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa atau kelurahan  bersama-sama sektor swasta atau perusahaaan ikut berpartisipasi dan terlibat dalam penanganan permasalahan stunting di Kotawaringin Barat,” ujar Ahmadi.

Wabup Ahmadi menambahkan fokus atau target penanganan aksi kali ini berada di 12 desa, hal ini berdasarkan data yang diupdate dalam beberpa bulan terakhir. “Kita inginkan program kerja dari beberapa SKPD fokus kesana, baik itu dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum, pemerintah desa melalui alokasi dana desa termasuk juga mitra-mitra dari perusahaan,” imbuhnya. (prokom kobar)