Jakarta, Kominfo - Meskipun angka kemiskinan sudah turun dari 11,2 persen di tahun 2014 menjadi 9,8 persen tahun 2018 ini, Presiden Joko Widodo menilai angka tersebut masih tinggi, dan perlu tenaga ekstra untuk membuatnya lebih turun lagi.

“Untuk menurunkan angka kemiskinan kalau sudah 1 digit memang merupakan butuh tenaga ekstra karena ini semakin sulit untuk menjadi hilang, yang kita harapkan itu,” kata Presiden saat memberikan sambutan pada Pembukaan Jambore Sumber Daya Program Keluarga Harapan (PKH), di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/12/2018) pagi.

(Baca Juga : Target Realisasi Investasi Tahun 2020 Tercapai, Dinas PMPTSP Kobar Siap Genjot Kemitraan UMKM dan PMA/PMDN)

Karena itulah, lanjut Presiden, yang diperhatikan pemerintah bukan hanya urusan fisik infrastruktur tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), sehingga muncul di antaranya  Program Keluarga harapan (PKH) yang merupakan wujud dari keberpihakan negara pada rakyatnya.

Menurut Presiden, pemerintah terus meningkatkan anggaran-anggaran untuk bantuan sosial. Ia menunjuk PKH misalnya, jika pada tahun 2018 ini anggarannya Rp19 triliun, pada tahun 2019 mendatang naik menjadi Rp34 triliun. Dengan sasaran juga naik, dari 6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi 10 juta KPM.

Selain itu, menurut Presiden, indeks bantuan sosial naik bisa dua-tiga kali. Secara rinci, nantinya jadi bantuan tetap setiap keluarga yang bergulir itu adalah Rp550.000/keluarga/tahun, peserta PKH Rp1 juta/keluarga/tahun. Tetapi ada komponen bantuan, dilihat misalnya di keluarga itu ada ibu hamil atau balita itu ada tambahan RP2.400.000. Yang punya anak SD sederajat ada tambahan Rp900.000, yang punya anak SMP dan sederajat ada tambahan  Rp1.500.000. Yang punya anak SMA/SMK ada tambahan Rp2.000.000, kemudian penyandang disabilitas berat Rp2.400.000, dan yang lansia Rp2.400.000.

“Kalau Ini digabung kemudian diberikan, saya menyakini pengentasan kemiskinan kita ini akan lebih cepat,” ucap Presiden Jokowi.

Presiden mengingatkan kepada peserta Jambore Sumber Daya PKH yang merupakan pendamping penerima PKH, bahwa itu semua tanggung jawab pemerintah dan mereka.

“Oleh karena itu dampingi benar-benar, saya yakin Bapak/Ibu, saudara-saudara sekalian sangat berkepentingan untuk bisa menghilangkan, menghapuskan kemiskinan dari negara kita,” kata Presiden menegaskan.

Kepala Negara juga menyampaikannya, perbincangannya dengan yang di lapangan dari Sumatera Barat dan Kalsel, yang menilai program bantuan sosial pemerintah ini sudah betul betul lurus. Tinggal kita memastikan bahwa anggaran itu ada, dan anggaran harus ada untuk rakyat kita yang paling bawah.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko PMK Puan Maharani dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita.