MMC Kobar - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) pada Rabu (5/5) memberikan informasi penting kepada semua pelaku usaha yang ada di Kabupaten Kobar, yaitu mengenai Surat Edaran dari Kementerian Investasi /BKPM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Perizinan berusaha berbasis risiko ini adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor  tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) dan secara lebih rinci diatur melalui Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (PerBKPM 4/2021). Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tersebut menentukan jenis Perizinan Berusaha dan Kualitas /Frekuensi pengawasan.

(Baca Juga : Pemerintah Kecamatan Arsel Adakan Sosialisasi Rencana Masuknya Jaringan Listrik di Desa Umpang)

Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS mulai berlaku efektif 4 bulan sejak PP 5/2021 diundangkan pada tanggal 2 Februari  2021, yang berarti akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2021. Sehingga berkaitan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan mekanisme proses peralihan penyelenggaraan perizinan berusaha menjadi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS.

Tujuan dari surat edaran ini adalah agar pelaksanaan proses peralihan penyelenggaraan perizinan berusaha menjadi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS dapat dilakukan secara efisien dan efektif oleh pelaku usaha. Implementasi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS yaitu permohonan perizinan berusaha oleh pelaku usaha tetap dilaksanakan melalui sistem OSS sampai dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS berdasarkan PP 5/2021 diimplementasikan, yaitu tanggal 2 juni 2021.

Adapun proses peralihan dan migrasi sistem (cut off) akan berdampak pada Sistem OSS yang tidak dapat diakses pada tanggal 1 juni 2021. Pelaku usaha diminta untuk dapat mempercepat proses pemenuhan komitmen atas izin usaha yang belum efektif dan diajukan ke sistem OSS paling lambat pada tanggal 25 Mei 2021, sehingga izin usaha yang efektif dapat diterbitkan oleh sistem OSS  sebelum tanggal 31 Mei 2021.

Bagi pemenuhan komitmen dan permohonan perizinan berusaha baru oleh pelaku usaha yang disampaikan ke sistem OSS setelah tanggal 25 Mei 2021 dan perizinan berusaha (izin usaha yang berlaku efektif) belum dapat diterbitkan oleh sistem OSS sampai tanggal 31 mei 2021, maka perizinan berusaha tersebut selanjutnya akan diproses berdasrkan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PerBKPM Nomor 4 Tahun 2021. Surat edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai diimplementasikannya perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS pada tanggal 2 Juni 2021.

Kepala Dinas PMPTSP melalui Kepala Seksi Perizinan Berusaha, Hasbi  Alfikri, mengimbau kepada seluruh pelaku usaha yang sudah mengajukan permohonan izin usaha melalui OSS dan belum menyelesaikan pemenuhan komitmen agar segera menyelesaikan pemenuhan komitmen tersebut.

“Dikhawatirkan dengan perubahan regulasi dan sistem yang berbasis risiko khususnya yang semula kewenangan daerah bisa berubah menjadi kewenangan pusat, yang semula syarat lebih sedikit di OSS bisa bertambah lebih banyak. Hal tersebut khususnya bagi usaha yang berisiko menengah tinggi dan risiko tinggi,” tutur Hasbi. (dpmptsp kobar)