Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo menekankan 4 (empat) hal yang harus diprioritaskan dalam menangani dampak gempa bumi dan tsunami yang mengguncang sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), khususnya Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Jumat (28/09/2018) lalu.

Yang pertama, yang berkaitan dengan evakuasi korban, pencarian dan penyelamatan korban yang belum ditemukan, Presiden memerintahkan kepada Kepala Basarnas dibantu TNI dan Polri agar menambah personelnya, sehingga bisa menjangkau lebih banyak ke wilayah-wilayah yang terdampak.

(Baca Juga : Optimalisasi Program Jamsostek, Disperindagkop UKM Kobar Adakan Rapat Koordinasi dengan PT BPJS Ketenagakerjaan)

“Mungkin masuk ke Donggala, masuk ke Sigi, masuk ke Parigi Moutong,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Penanganan Dampak Gempa dan Tsunami di Palu dan Donggala, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (02/10/2018) siang.

Presiden minta agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membantu untuk pengerahan alat-alat berat, meskipun kemarin di Palu sudah mulai masuk banyak.

“Kerahkan alat-alat berat dari tempat-tempat di sekitar Sulawesi Tengah dan juga bisa memakai alat-alat berat yang dimiliki swasta,” tegas Presiden.

Yang kedua yang berkaitan dengan pertolongan medis, Presiden Jokowi mengaku melihat di lapangan terutama tenda-tenda yang dipakai untuk penanganan para korban masih sangat kurang sekali. Karena itu, Presiden meminta kementerian yang masih mempunyai tenda-tenda besar agar segera dikirimkan ke Palu, Donggala, Parigi Moutong, dan Sigi.

“Terutama yang berkaitan dengan penanganan korban di lapangan. Juga termasuk di dalamnya kapal Rumah Sakit TNI juga akan segera didorong ke sana,” tegas Presiden seraya meminta Menteri Kesehatan untuk memperbanyak rumah sakit-rumah sakit lapangan, dan memastikan ketersediaan obat-obatan, serta tenaga medis.

Yang ketiga yang berkaitan dengan penanganan pengungsi, Presiden meminta agar dipastikan semua titik-titik pengungsian ada bahan makanan serta kebutuhan untuk wanita, bayi, dan anak.

Terutama, menurut Presiden, yang berkaitan dengan penyediaan air dan MCK bagi pengungsi ini sangat darurat karena listrik masih padam sehingga  sangat sulit mencari air di lapangan.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga meminta dari sisi aspek keamanan dari TNI dan Polri untuk juga menjaga distribusi logistik agar betul-betul sampai kepada masyarakat.

Yang keempat yang berkaitan dengan perbaikan infrastruktur, Presiden menekankan terutama bandar udara dan jalan-jalan yang terkena longsor agar segera diselesaikan.

Sementara yang berkaitan dengan listrik, menurut Presiden Jokowi, ini sangat vital sekali. Ia menyebutkan, penanganan medis di rumah sakit tidak bisa berjalan karena tidak ada listrik, air juga tidak bisa didapatkan karena listriknya belum menyala sehingga ini menjadi prioritas.

Adapun yang berkaitan dengan BBM (Bahan Bakar Minyak), Presiden menekankan agar dipastikan BBM yang ada di Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong betul-betul pada kondisi yang melimpah sehingga rakyat terlayani apabila ingin membeli BBM.

Presiden juga meminta Kementerian PUPR agar membantu penanganan perbaikan runway airport sehingga airport di Palu bisa normal kembali dan mobilisasi logistik, evakuasi korban itu bisa dilakukan.

Presiden juga memerintahkan kepada Menteri Perhubungan untuk mendorong agar penerbangan pesawat-pesawat komersial juga bisa berjalan dengan normal kembali.

Tampak hadir dalam Rapat Terbatas itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menkes Nila Moeloek, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Menkominfo Rudiantara.

Hadir juga Mensos Agus Gumiwang, Mendikbud Muhadjir Effendy, Mendes PDTT Eko Sandjojo, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menpar Arief Yahya, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Kepala BKPM Thomas Lembong, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BNPP (Basarnas) Marsdya Muhammad Syaugi, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, dan Wamenlu AM Fachir serta sejumlah pejabat di lingkungan lembaga kepresidenan.