Presiden Putuskan UMKM Dikeluarkan dari Relaksasi DNI
- penulis Muhammad Agusta Wijaya
- Kamis, 29 November 2018
- dibaca 449 kali
Solo, Kominfo - Presiden Joko Widodo menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dinilainya telah memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia. Untuk itu, Presiden memutuskan akan mengeluarkan UMKM dari rencana relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-16.
“Jadi tidak perlu ragu, saya pastikan akan saya keluarkan UMKM ini dari relaksasi DNI. Saya putuskan di sini,” kata Presiden dalam keterangan pers usai menghadiri acara penutupan Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Tahun 2018 di Hotel Alila, Surakarta, Rabu (28/11/2018) siang.
(Baca Juga : Kobar Terima Sertifikat Sebagai Kabupaten Bebas Frambusia dari Kemenkes)
Menurut Presiden, keputusan tersebut diambil setelah mendapatkan masukan dari Ketua Kadin, Rosan Roeslani, dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia.
“Saya sudah ditelepon oleh ketua KADIN dan HIPMI yang komplain masalah itu. Barangnya (Rancangan Peraturan Presiden) itu belum sampai ke Istana, Perpresnya belum saya tanda tangani,” ungkap Presiden.
Kepala Negara menegaskan, Indonesia harus menjadi ladang bagi tumbuh suburnya UMKM. Maka itu, dirinya menghendaki agar UMKM di Indonesia memperoleh kemudahan dalam berusaha. Apalagi Presiden sendiri sebelumnya berasal dari kalangan UMKM.
“Saya ini alumni UMKM. Keluarga saya juga masuk dalam kategori UMKM. Anak-anak saya juga masuk dalam kategori UMKM, jualan martabak, jualan pisang. Kita tahu mayoritas pengusaha Indonesia juga UMKM,” kata Presiden.
Berpihak Kepada UMKM
Dalam sambutannya itu, Presiden juga menjelaskan bahwa pemerintah berpihak kepada 62 juta UMKM yang ada di Indonesia. Sejumlah kebijakan telah diambil pemerintah untuk menandai keberpihakan itu.
“Kita telah melakukan penurunan bunga kredit KUR dari 23 persen ke 7 persen. Juga pajak penghasilan, PPh final, yang dulunya 1 persen menjadi 0,5 persen sejak Juni yang lalu,” ucap Presiden.
Presiden juga menyadari bahwa kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sangatlah besar. Mayoritas tenaga kerja Indonesia yang berada di sektor UMKM telah memberikan kontribusi terhadap PDB mencapai 60 persen.
“Jadi jangan meragukan komitmen saya terhadap UMKM, jangan ragukan! Karena kita tahu kontribusi UMKM bagi ekonomi Indonesia ini sangat signifikan,” kata Presiden.
Mendampingi Presiden dalam kesempatan itu antara lain Mensesneg Pratikno dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.