MMC Kobar – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) bersama Dinas Perhubungan melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait rencana pembangunan bandar udara baru. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa (7/1) di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Jakarta, serta dilanjutkan dengan audiensi bersama Kementerian PPN/Bappenas.

(Baca Juga : Dishub Kobar Lakukan Pembatasan Operasional Kendaraan Bermotor Roda Enam di Jalan Pangkalan Bun - Kolam)

Kepala Bappedalitbang Kobar, melalui Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Restuningsih menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat proses perencanaan dan penganggaran pembangunan bandar udara baru di wilayah Kobar. 

“Koordinasi ini sangat penting untuk menyamakan persepsi dan mempercepat proses pembangunan bandara yang strategis bagi peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Kobar telah mencanangkan pembangunan bandar udara baru sejak tahun 2010 sebagai bagian dari upaya memperkuat infrastruktur transportasi. Lokasi pembangunan telah direncanakan di wilayah pesisir Kecamatan Kumai dengan total usulan lahan seluas 2.500 hektare. Dari usulan tersebut, sebanyak 2.058 hektare telah disetujui melalui skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), sementara sisanya tidak dilepaskan karena merupakan kawasan rawa dan ditetapkan sebagai kawasan konservasi.

“Lahan yang disiapkan tersebar di empat desa, yakni Desa Keraya seluas 776 hektare, Desa Sebuai Timur 20 hektare, Desa Sungai Bakau 382 hektare, dan Desa Teluk Bogam 880 hektare,” jelas Kepala Dishub Kobar, Amir Hadi. Dalam hal penyertifikatan tanah, karena luas lahan melebihi 100 hektare, proses tersebut akan dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah daerah berharap agar pembangunan bandar udara baru ini dapat mendukung program prioritas nasional seperti hilirisasi industri dan pengembangan kawasan food estate di Kalimantan Tengah, sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Sejak tahun 2013 hingga 2025, Pemkab Kobar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp6.334.585.600 secara bertahap untuk keperluan pembebasan lahan, penyusunan studi dan kajian teknis, serta pengamanan aset. Langkah ini menunjukkan komitmen daerah dalam mewujudkan pembangunan bandara baru demi kemajuan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.