MMC Kobar - (Sabtu, 17/09), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Sabtu (17/9) telah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) untuk melihat perkembangan Kawasan Industri Surya Borneo (KISB).

Dasar Hukum  terbentuknya KISB ini adalah Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kawasan Peruntukan Industri dan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2037 serta Kawasan Industri Surya Borneo (KISB) menjadi salah satu dari 9 Kawasan Industri (KI) yang menjadi prioritas nasional sebagaimana Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

(Baca Juga : Kepala Dinsos Kobar Pimpin Pengucapan Ikrar Netralitas ASN dan PPNPN dalam Pemilu 2024)

Kepala Bappeda Kobar Juni Gultom dalam paparannya mengatakan, luasan Kabupaten Kobar empat kali lebih besar daripada Negara Brunei Darussalam, pendapatan perkapita mereka (460 juta/tahun) jauh lebih besar dari pendapatan perkapita Kotawaringin Barat (86 juta/tahun).

“Brunei Darussalam memiiki sumber daya alam yang berada di bawah (minyak bumi), sedangkan Kalimantan Tengah memiliki sumber daya alam diatas (kelapa sawit). Harapannya kedepan KISB bisa menjadi Kawasan Ekonomi Khusus,” lanjut Juni.

Sementara itu, Direktur PT Surya Borneo Industri (SBI) Agus Dwitarto menjelaskan, KISB telah beroperasi sejak tahun 2018. Perkembangan kawasan industri telah dilaporkan ke Pemerintah Pusat melalui Bappeda Kobar.

“Berdasarkan self assessment, sekitar 80 persen persyaratan yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus telah terpenuhi,” kata Agus.

Agus menambahkan, PT SBI telah bertemu dengan Gubernur Malaysia untuk membuka kemitraan dengan Malaysia terkait turunan dari produk CPO. Rencana kedepan PT SBI akan membangun depo petikemas, logistic center, dan akan melaksanakan konsorsium bersama Pelindo, PT Wilmar, Jass Marine.

Bappedalitbang Provinsi Kalteng Kaspinor menjelaskan, sejak lima tahun yang lalu bantuan dari PU Provinsi Kalteng telah masuk ke Kabupaten Kobar untuk mendukung KISB ini, yakni pembangunan jalan dari bundaran Pangkalan Lima menuju KISB (jalan Kabupaten yang dibantu Provinsi). Masih diperlukan sekitar Rp20 milyar untuk membangun jalan yang masih rusak sejauh kurang lebih 1,3 km.

"Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan lapangan ini diselenggarakan dalam rangka mempercepat proses koordinasi. Kolaborasi memang mudah diucapkan namun tidak mudah dilaksanakan,” kata Kaspinor.

“Saya telah ditunjuk sebagai Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air, Tim Irigasi dan lain-lain dari Pusat sebagai imbas dari ditetapkannya wilayah sebagai prioritas pembangunan oleh Pusat,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Kaspinor melanjutkan, dalam rangka mengetahui lebih detail kondisi dan situasi dilapangan diperlukan rapat koordinasi dan kunjungan di daerah-daerah juga dalam rangka mensinergikan visi pemerintah, swasta dan BUMN, termasuk didalamnya koperasi. Pancasila sebagai ideologi bukan hanya dihafal, namun juga harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mewujudkan ekonomi Pancasila.

Kaspinor juga mengatakan, PT SBI menjadi salah satu unggulan di Provinsi Kalimantan Tengah untuk itu pemerintah provinsi sangat mendukung pembangunan industri. Diharapkan industri ini dapat berwawasan lingkungan dan kearifan lokal, dengan memperhatikan sumber daya air dan polusi udara sebagai antisipasi dampak yang bisa ditimbulkan nantinya.

"Diharapkan industri ini memberi dampak besar bagi masyarakat Kalimantan Tengah," tandasnya. (bappeda kobar)