Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (11/12/2018) pagi.

Dalam sambutannya Presiden mengatakan, semakin sering dirinya ke lapangan, semakin dirinya tahu dan sadar, bahwa di Indonesia terlalu banyak tumpang tindih pemanfaatan lahan. Contohnya di Kalimantan, terdapat 19,3 persen tumpang tindih pemanfaatan lahan, bahkan sampai urusan tumpang tindih di batasan-batasan desa atau kecamatan.

(Baca Juga : Hindari Kerusakan Sel Otak, Dirjen Aptika Sarankan Stop Konsumsi Pornografi)

Oleh sebab itu, Presiden berharap dengan Kebijakan Satu Peta (one map policy) yang diluncurkannya, masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan ini bisa diselesaikan.

“Kebijakan Satu Peta ini sudah lama disiapkan, karena itu saya sangat menghargai dan sangat mengapresiasi upaya-upaya dalam mempercepat kebijakan ini,” ujar Presiden.

Selain bisa menyelesaikan tumpang tindih pemanfaatan lahan, menurut Presiden, dengan Kebijakan Satu Peta akan membuat perencanaan pembangunan bisa lebih akurat, bukan hanya berdasarkan data tetapi juga berdasarkan peta yang detail.

“Membangun irigasi misalnya, bendungannya ada di mana, irigasinya harus lewat mana, akan ketahuan semuanya. Begitu juga kepemilikan konsesi-konsesi akan kelihatan semuanya,” ungkap Presiden.

Inilah, lanjut Presiden, kenapa bertahun-tahun Kebijakan Satu Peta ini tidak terealisasi, karena terlalu banyak kepentingan-kepentingan dan ketakutan-ketakutan, serta kekhawatiran-kekhawatiran.

“Kalau saya enggak khawatir. Saya perintahkan sudah dua tahun ini. Nama-namanya akan kelihatan semuanya nanti, tapi yang bisa buka hanya saya,” ucap Presiden seraya menamahkan, ke depan juga dengan adanya peta digital ini, tidak perlu lagi ada izin lokasi.

Presiden menegaskan, pemerintah sudah berkomitmen Kebijakan Satu Peta ini harus jalan. Ia mengaku malu, kalau di era big data seperti sekarang ini, belum ada Kebijakan Satu Peta.

Kini dengan adanya Kebijakan Satu Peta, Presiden menginginkan akan ada satu standar, satu referensi. Tidak seperti  sekarang ini , satu kementerian punya peta sendiri.

“Satu referensi, satu basis data, dan satu geoportal, yang intinya agar tidak ada tumpang tindih, agar ada kepastian, agar ada kejelasan, dan ada konsistensi kita dalam membangun negara ini,” tegas Presiden.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati, Menteri Desa PDTT Eko Sanjojo, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, dan Ketua DPD RI Oesman Sapta.