Literasi Digital akan Wujudkan Pemilu Berkualitas tanpa "Digoreng"
- penulis Muhammad Agusta Wijaya
- Sabtu, 24 November 2018
- dibaca 538 kali
Jakarta, Kominfo - Tahun politik yang telah dimulai saat ini hingga menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 perlu upaya antisipasi dari segala penyebaran berbagai informasi menyesatkan yang berpotensi merusak persatuan Indonesia di media digital.
Untuk mewujudkan Pemilu di Indonesia yang nyaman, berkualitas serta mencerdaskan masyarakat, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan kampanye literasi digital dalam beragam ajang sosialisasi maupun dialog. Salah satunya event Siberkreasi Netizen Fair 2018.
(Baca Juga : Sosialisasi Aplikasi berbasis WEB FMIS)
"Literasi digital merupakan kemampuan karya-karya masyarakat untuk mencari informasi, menganalisa, menemukan dan mendistribusikannya dalam memproduksi informasi," ujar Kepala Sub Divisi Literasi Digital Kementerian Kominfo Aris Kurniawan dalam Sesi Dialog Kampanye Pemilu Damai Tanpa Gorengan Politik di ajang Siber Kreasi Netizen Fair 2018, di Jakarta, Jumat (23/11/2018).
Dalam diskusi, Aris mengimbau masyarakat sebaiknya agar bersikap bijak ketika memanfaatkan media sosial. Menurut Aris, sama halnya dengan dunia nyata, dunia maya juga membutuhkan citra positif.
“Tahun politik 2019 akan menjadi pekerjaan rumah fokus pemerintah, sebab Netizen kita yang begitu aktif di media sosial sehingga harus selalu intens melakukan sosialisasi pemilu damai. Jadi tahun 2019 nanti, Siber Kreasi akan mengunjungi semua provinsi untuk mensosialisasikan kampanye damai melalui literasi digital,” ucap Aris.
Aris mengungkapkan, Program Kampanye Pemilu Damai melalui literasi digital akan difokuskan untuk menangkal maraknya informasi hoaks yang beredar di masyarakat. Menurut Aris, kampanye literasi digital perlu rutin dilakukan sebab sampai saat ini masih dirasakan minimnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan informasi bohong.
“Sebenarnya hoaks amat banyak. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan ke pemerintah yang masih kurang. Dari keseluruhan laporan yang diterima pemerintah, informasi terbanyak masih tentang pornografi dan perjudian. Sementara hoax mengenai politik, isu sara dan lain-lain masih kurang, bahkan hitungannya masih ratusan,” kata Aris.
Aris menyebutkan, padahal Kemenkominfo terus berkomitmen memberantas penyebaran hoax di media digital dan serius menanggulanginya melalui pemblokiran situs di media digital.
“Kemenkominfo telah memblokir 880 ribuan situs penipuan. Hampir 70 persen adalah situs pornografi dan perjudian. Sementara informasi hoax mengenai politik, ekonomi, sara dan lain-lain masih sangat minim,” ucap Aris. **