Kominfo Dukung Pengembangan Pilot Project Kewirausahaan Pariwisata Danau Toba

Humbang Hasundutan, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menghadiri peluncuran Pilot Project Pengembangan Kewirausahaan di Sektor Pariwisata di Danau Toba, Sumut, Kamis (21/09/2018). Pilot project itu mensinergikan 8 kementerian untuk merealisasikan program dengan membagi dalam tiga fokus, yakni penyediaan akses modal, pengembangan SDM handal, dan pengadaan infrastruktur. 

"Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan pembuatan konten promosi homestay untuk memperluas jangkauan wirausaha  Homestay dan Tourist Guide yang ada. Selain itu kami akan mediasi dengan provider telekomunikasi dan membantu menghubungkan dengan pelaku start-up pariwisata," kata Rudiantara usai acara peluncuran di Humbang Hasundutan, Sumut.

(Baca Juga : Siap Raih Predikat WBBM, Bapas Pangkalan Bun Hadapi Desk Evaluasi TPI Itjen Kemenkumham)

Pilot project ini akan direalisasikan dengan konsep komprehensif dan terkoordinasi, di mana program ini akan meningkatkan sarana pendukung dan infrastruktur dan pengembangan budaya dan kearifan lokal daerah secara komprehensif dengan dikoordinasikan dengan 8 Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait, yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,  Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Badan Ekonomi Kreatif.

Menurut Menteri Pariwisata Arief Yahya keunikan dari Pilot Project ini adalah menggunakan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Terintegrasi artinya pengembangan kewirausahaan Homestay dan Tourist Guide tidak hanya melatih SDM untuk dapat menjadi wirausaha, namun juga menyiapkan berbagai sarana pendukung, seperti pembangunan Homestay, listrik air bersih, instalasi listrik, dan menumbuhkembangkan budaya lokal seperti sejarah budaya, seni musik dan tari, juga kuliner lokal. 

"Terkoordinasi artinya, bukan hanya melibatkan Kementerian Pariwisata saja, namun juga kementerian terkait lainnya, agar pembangunan pariwisata dapat terintegrasi dan tidak parsial," ujar Menpar Arief Yahya.

Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan dipilih sebagai lokasi Pilot Project, dilatari pertimbangan Danau Toba yang merupakan salah satu dari 10 Destinasi Wisata Prioritas Nasional. Selain itu juga mempunyai potensi pariwisata yang besar. Potensi itu antara lain Danau Toba yang dijuluki “Monaco of Asia”, juga Geopark Kaldera Toba yang saat ini dalam proses mendapatkan penghargaan dari UNESCO dalam Bidang Geologi, Biologi, dan Kebudayaan.

"Kawasan ini sangat indah, dan Presiden telah menetapkan 10 destinasi prioritas atau yang juga disebut sebagai 10 Bali Baru. Dari 10 destinasi itu empat destinasi yang menjadi super prioritas, yaitu Labuan Bajo, Mandalika, Borobudur dan Danau Toba sebagai yang utama," ujar Menteri Arief Yahya.

Launching pilot project ini ditandai dengan pemukulan gondang oleh para pimpinan K/L terkait selama 1 menit. Selain Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, hadir juga Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kemenko Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Rosdiana V Sipayung, Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora Asrorun Niam Soleh, Plt Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan, Kementerian Desa & PDTT Harlina, Direktur Edukasi BEKRAF Poppy Savitri, Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, dan Direktur Utama Badan Otorita Danau Toba Arie Prasetyo.

Sinergisitas 8 Kementerian 

Menurut Menpar Arief Yahya, ada delapan kementerian/lembaga terkait yang terlibat dalam pilot project ini. Kementerian Pariwisata misalnya, akan melakukan peranannya dengan melaksanakan berbagai kegiatan antara lain bimbingan teknis pengelolaan homestay, gerakan sadar wisata, dan pengembangan pemasaran pariwisata sesuai standar ASEAN. "Serta penyusunan standar kurikulum pelatihan hospitality homestay," ujar Menpar Arief Yahya. 

Kementerian Pariwisata juga akan menyusun masterplan infrastruktur dan penyusunan standar keamanan dan keselamatan homestay. Selanjutnya adalah peranan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang akan melakukan tugasnya antara lain bimbingan teknis pengembangan desa wisata juga pelatihan pengelolaan BUMDes dan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di desa. 

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan pembuatan konten promosi, serta Kementerian Koperasi dan UKM yang antara lain melakukan pelatihan kewirausahaan melalui gerakan kewirausahaan nasional (GKN) serta pelatihan dan uji kompetensi melalui SKKNI Bidang Pariwisata.  

Kemenko Perekonomian akan melakukan dukungan pembiayaan untuk pengusaha homestay dan tourist guide dengan skema khusus Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor pariwisata melalui bank-bank penyalur, yaitu Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri.  

Sementara, Kementerian Pemuda dan Olahraga akan memberikan bantuan modal bagi wirausaha muda pemula, secara khusus akan ada pendanaam pembinaan usaha perintisan atau start-up dari Kemenpora. 

Selanjutnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang akan memberikan bantuan permodalan bagi BUMDes. Menpar di kesempatan itu menjelaskan, salah satu community based tourism yang bagus saat di Sanur, Bali. Dimana tiap desa memiliki BumDes dan sangat kuat. 

Selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menyediakan antara lain Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Program Integrated Tourism Master Plan terkait infrasturktur dasar. 

Kementerian Komunikasi dan Informasi selanjutnya juga akan menyiapkan, antara lain, intermediasi dengan provider telekomunikasi dan membantu intermediasi pelaku start-up pariwisata. 

Keberhasilan Homestay dan Tourist Guide, lanjut Menpar, juga tidak terlepas dari upaya  menumbuhkembangkan budaya lokal. Kementerian Pariwisata akan kembali memainkan perannya dengan pengembangan pemasaran partisipasi daerah, pembuatan buku story telling serta pengadaan buku saku pedoman wisata kuliner.  

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain melakukan Program Indonesiana; Seniman Mengajar Budaya Lokal; Penyiapan Buku Story Telling. Badan Ekonomi Kreatif juga akan melaksanakan Bimbingan Teknis Pengembangan Brand Ekonomi Kreatif serta Pengembangan Pemasaran Produk Kreatif Berbasiskan Online.