MMC Kobar – Inspektorat Daerah kabupaten/kota berkomitmen meningkatkan kualitas pengawasan internal dengan berpartisipasi dalam kegiatan Telaahan Sejawat yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Selasa (5/11). Workshop ini digelar secara daring melalui Google Meet, dengan tujuan memperkuat kompetensi pengawas internal pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pengawasan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Melalui Workshop Telaahan Sejawat ini, kami berharap kita semua dapat memperkuat pemahaman tentang pentingnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan regulasi,” ujar Damargo Hadiono, Auditor BPKP.

(Baca Juga : Peringatan HPSN 2021, DLH Kobar Berikan Tali Asih kepada Pegawai dan Petugas Kebersihan yang Purna Bakti)

Workshop ini fokus pada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas Inspektorat, terutama dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam kegiatan ini, Inspektorat mendapatkan pendampingan dari BPKP untuk mengevaluasi sistem pengawasan, mengidentifikasi peluang perbaikan, dan menerapkan praktik terbaik dalam pengendalian internal.

Rizka Yudistira F., Auditor BPKP, menjelaskan bahwa ada tiga komponen penting dalam diskusi penilaian standar, yaitu Daftar Pertanyaan Penilaian Kesesuaian dengan Standar, Rekapitulasi Hasil Penilaian Standar Rinci, dan Simpulan Hasil Penilaian Tingkat Kesesuaian dengan Standar.

Inspektur Kotawaringin Barat, Isno Pandowo, mengapresiasi kegiatan ini sebagai sarana meningkatkan profesionalisme dan kapasitas kelembagaan Inspektorat. “Telaahan sejawat oleh BPKP ini menjadi langkah penting bagi kami untuk memperbaiki mekanisme pengawasan di pemerintahan daerah. Kami memperoleh masukan berharga yang dapat langsung diimplementasikan untuk memperkuat pengendalian internal dan mitigasi risiko dalam penggunaan anggaran publik,” ujar Isno Pandowo.

Kegiatan ini melibatkan diskusi mendalam mengenai isu-isu utama, seperti kepatuhan terhadap peraturan, efektivitas sistem pengendalian internal, dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui diskusi ini, Inspektorat mendapatkan rekomendasi dari BPKP mengenai area yang perlu diperbaiki untuk mengoptimalkan peran pengawasan internal yang independen dan profesional.

Workshop Telaahan Sejawat ini diharapkan berlanjut secara berkala sebagai bagian dari upaya BPKP dan Inspektorat daerah dalam meningkatkan kinerja pengawasan demi tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel bagi masyarakat.