MMC KOBAR - Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) selaku sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kobar, Senin (19/11) menggelar rapat teknis kelompok kerja (pokja) di Aula Bappeda Kobar.

Rapat ini dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Agus Yuwono, selaku koordinator pokja Dewan Ketahanan Pangan.

(Baca Juga : Raih Penghargaan Government Award 2020, Bupati Kobar : Penghargaan Ini Diraih Atas Kerjasama Semua Pihak)

Diawal rapat, Agus Yuwono menyampaikan kepada masing-masing pokja untuk menyampaikan gambaran mengenai kondisi ketahanan pangan di wilayah Kobar, permasalahan dihadapi hingga solusi yang ditawarkan.

“Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara, sampai dengan perseorangan yang tercermin dari cukupnya ketersediaan pangan, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia pun melanjutkan bahwa pokja Dewan Ketahanan Pangan merupakan representasi dari upaya mewujudkan ketahanan pangan tersebut.

“Pokja Bidang Ketersediaan Pangan, Pokja Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dan Pokja Bidang Penganekaragaman dan Mutu Pangan diharapkan dapat menghasilkan solusi rumusan yang nantinya sejalan dengan Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi 2015-2019, yaitu terwujudnya kedaulatan pangan, meningkatnya akses pangan masyarakat, pengembangan pangan lokal dan keamanan pangan, penanganan masalah gizi hingga penguatan kelembagaan pangan,” terang Agus Yuwono.

Sementara itu, Sumiyati selaku ketua sekretariat Dewan Ketahanan Pangan ketika dimintai keterangan terkait hasil rapat teknis pokja ini menyatakan, “Hasil rumusannya akan kami sampaikan sebagai bahan masukan dalam rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan bersama Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten pada awal Desember nanti.”  

Rapat ini dihadiri 65 peserta dari berbagai elemen, baik Pemerintah Pusat melalui instansi vertikal di wilayah Kobar, seperti Badan Pusat Statistik, Badan Meteorologi dan Geofisika, dan Bulog serta Pemerintah Daerah, seperti Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maupun swasta, seperti PKK, KTNA, PERSAGI, dan lainnya. (Sinta)