Didampingi Tim Pengendali Inflasi Daerah, Bupati Kobar Hj Nurhidayah ikuti Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2021 secara virtual.

MMC Kobar - Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Hj Nurhidayah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2021 secara virtual dari ruang rapat Sekretariat Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu (25/08/2021) ini dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo dari Istana Negara, Jakarta.

Kegiatan juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur BI Perry Wariyo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas jasa Keuangan Wimboh Santoso. 

(Baca Juga : Dispar Kobar Ikuti Puncak Peringatan HKAN Tahun 2020 Secara Virtual)

Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa syukurnya di tengah ketidakpastian saat ini perekonomian Indonesia semakin baik dengan tingkat inflasi yang masih terkendali. Pada kuartal II - 2021 perekonomian tumbuh 7,07% (year-on-year) dengan tingkat inflasi nasional yang terkendali di angka 1,52% (year-on-year) angka inflasi ini jauh di bawah angka target inflasi 2021 yaitu 3%.

“Tetapi inflasi yang rendah bukan hal yang menggembirakan, bisa saja ini dapat menurunkan daya beli masyarakat akibat pembatasan aktivitas dan mobilitas,” ujar Presiden.

Di kuartal I sektor pertanian tumbuh positif 2,95%, kuartal II 0,38%. Presiden berharap di kuartal III sektor pertanian bisa tumbuh lagi. Karena potensi pasar tetap sangat besar di dalam negeri maupun ekspor luar. Pada semester pertama 2021 Januari-Juni ekspor sektor pertanian mencapai 282 Triliun atau 1,95 Miliyar US Dollar, dibandingkan 2020 sebesar 247 Triliun atau 1,71 Millyar US Dollar.

“Kita harus serius dalam menggarap ini bukan hanya untuk meningkatkan nilai tukar dan kesejahteraan petani. Tetapi untuk mengasilkan sebuah lompatan jika sektor pertanian memiliki kontribusi yang besar untuk pertumbuhan ekonomi. Semua harus disiapkan dari hulu hingga hilir, kelembagaan petani harus diperkuat badan usaha milik petani baik koprasi perlu terus dikembangkan hingga nilai tambah dari paska panen ini terus dapat ditingkatkan,” tegasnya.

Presiden juga meminta kepada para menteri dan kepala lembaga dan kepala daerah untuk memperkuat pendampingan bagi petani. Manfaatkan teknologi termasuk platform digital untuk mendorong produktivitas  petani dan memotong panjangnya mata rantai pemasaran UMKM pangan. (prokom kobar)