Jimbaran, Kominfo - Pemerintah Indonesia sangat terbuka dengan adanya inovasi dan adaptasi atas perkembangan teknologi baru. Peluang itu bisa dimanfaatkan investor untuk mengembangkan bisnis di sektor teknologi digital. 

Di Indonesia, telah menerapkan blockchain dalam pengelolaan dokumen perpajakan. Namun, untuk crypto currency, penerapannya menunggu kebijakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. 

(Baca Juga : Dinkes Kobar Adakan Kegiatan KIE Keamanan Pangan)

Hal itu dinyatakan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam Navigating Indonesia Program yang diselenggarakan oleh United in Diversity Foundation, Tsinghua SEA Center dan People’s Bank of China School of Finance, di Movenpick Resort, Jimbaran, Bali, Selasa (09/10/2018) siang.

Menurut Rudiantara yang menjadi tanggung jawab kementeriannya adalah masalah crypto-nya. Bahkan ia menujukkan ada start up digital di Indonesia yang membuat aplikasi untuk pelaporan perpajakan.  Hal itu membuat perpajakan di Indonesia jauh lebih transparan 

"Saya meresmikan pajak online, start up yang  mengumpukan pajak secara online. Tahun ini mereka menargetkan akan mengumpulkan pajak dari 10% wajib pajak di Indonesia," jelasnya. 

OnlinePajak menggunakan blockchain untuk menjadi solusi pelaporan pajak perusahaan yang ditujukan ke kantor pajak serta Bank Indonesia sebagai pengampu kebijakan moneter. 

"Biasanya perusahaan ada yang tidak bisa menunjukkan bukti bayar setiap bulan. Padahal jika mereka tidak menunjukkan dokumen, bulan depannya akan kena denda. Tapi dengan blockchain akan lebih transparan," jelas Rudiantara.

Namun demikian, Rudiantara menegaskan sekali lagi, untuk aspek keuangan dan moneter akan diatur oleh Bank Indonesia. "Tapi saya mengundang semua yang hadir di sini untuk berinvestasi di Indonesia. Selalu ada inovasi dan solusi atas segala permasalahan yang jadi lahan bisnis start up digital. Dan itu peluang bagi investasi," katanya. 

Kedepankan Fasilitasi

Membawakan tema Strategy on Technology: Startup and Digital Environment of Business in Indonesia, Menteri Kominfo Rudiantara menyatakan kondisi terkini start up digital di Indonesia.  "Indonesia memiliki empat unicorn dan ditargetkan akan muncul satu unicorn lagi akhir tahun ini," ungkapnya.

Rudiantara yakin bahwa pada 2020 bisa menciptakan 1000 perusahaan startup dengan lima perusahaan unicorn. "Untuk saat ini di Asia Tenggara terdapat 7 perusahaan unicorn dan 4 nya berasal dari Indonesia yakni GoJek, Tokopedia, BukaLapak, dan Traveloka. Sementara 3 lainnya berasal dari Singapura, Malaysia, dan Fillipina. Indonesia sebenarnya memiliki banyak perusahaan startup, hanya saja mereka membutuhkan investor yang berbentuk venture capitals," katanya.

Komitmen pemerintah untuk memberikan fasilitasi terhadap perkembangan start up digital. "Pemerintah saat ini, termasuk Kementerian Kominfo tengah bergerak untuk melebarkan peranannya. Jika sebelumnya hanya bertindak sebagai pembuat kebijakan atau regulator, kini kami juga turut bekerja menjadi fasilitator untuk memperlancar pelaku bisnis di Indonesia.  Bahkan untuk berusaha mereka tak perlu izin, cukup daftar saja," tandas Rudiantara. 

Fasilitasi juga diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar bisa memiliki akses untuk berjualan online. "Kita juga berikan domain gratis untuk UMKM agar bisa menggunakan platform online untuk menjalankan bisnisnya. Dan kita belajar banyak kepada negara lain, termasuk negara China," ungkapnya. 

Acara yang dihadiri oleh 40  orang CEOs yang beafiliasi dengan Tsinghua University China itu juga menghadirkan  Kepala Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso; Ketua UID Mari Elka Pangestu , dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro.