Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Inspektorat Daerah Kobar Gelar Evaluasi Reformasi Birokrasi 

Inspektur Daerah Kobar, Isno Pandowo sedang memimpin rapat evaluasi RB Tahun 2024

MMC Kobar - Inspektorat Daerah Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar kegiatan Evaluasi Reformasi Birokrasi di aula Integritas Inspektorat Kobar, Selasa (26/11). Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana implementasi reformasi birokrasi yang telah dijalankan oleh perangkat daerah, serta mencari solusi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Dalam arahannya, Inspektur Daerah Kobar, Isno Pandowo menegaskan pentingnya reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani masyarakat secara efektif. 

(Baca Juga : Layanan Mobil Pusling DPK Kobar Jemput Bola ke SDN 1 Tanjung Putri dan SDN 1 Kerabu)

“Evaluasi ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan, tetapi juga terimplementasi secara nyata di lapangan,” ujarnya.

Peserta rapat menyimak arahan Inspektur

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk  seperti peningkatan transparansi, efektivitas pelayanan publik, hingga penguatan integritas aparatur sipil negara.

Selain itu, sesi diskusi interaktif juga digelar untuk membahas capaian pelaksanaan reformasi birokrasi hingga triwulan IV serta kendala yang dihadapi perangkat daerah dalam implementasinya. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah perlunya pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses birokrasi dan mempermudah akses layanan bagi masyarakat.

“Transformasi digital harus menjadi fokus utama kita. Dengan memanfaatkan teknologi, kita bisa memangkas birokrasi yang berbelit dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik,” tambah Isno Pandowo

Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan reformasi birokrasi di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat berjalan lebih optimal, membawa manfaat nyata bagi masyarakat, serta mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif dan profesional.