Jakarta, Kominfo - Memasuki hari keenam pascagempabumi 7 SR yang mengguncang wilayah di Nusa Tenggara Barat dan Bali, penanganan darurat masih terus diintensifkan. Masa tanggap darurat penanganan dampak gempabumi di Nusa Tenggara Barat berakhir pada Sabtu (11/8/2018). 

"Namun mempertimbangkan masih banya masalah dalam penanganan dampak gempa, akhirnya Gubernur Nusa Tenggara Barat memutuskan untuk memperpanjang 14 hari masa tanggap darurat yaitu terhitung 12/8/2018 hingga 25/8/2018," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam rilis yang disebarkan ke media, Sabtu (11/08/2018).

(Baca Juga : Giliran SMA Negeri 1 Pangkalan Bun Mendapat Sosialisasi Pemilih Pemula)

Menurut Sutopo, kondisi di lapangan masih banyak permasalahan, seperti masih adanya korban yang harus dievakuasi, pengungsi yang belum tertangani dengan baik, gempa susulan yang masih terus berlangsung bahkan gempa yang merusak dan menimbulkan korban jiwa, dan lainnya. 

"Dengan adanya penetapan masa tanggap darurat maka ada kemudahan akses untuk pengerahan personil, penggunaan sumberdaya, penggunaan anggaran, pengadaan barang logistik dan peralatan, dan administrasi sehingga penanganan dampak bencana menjadi lebih cepat," jelasnya.

Hingga Sabtu (11/8/2018) tercatat 387 orang meninggal dunia dengan  sebaran Kabupaten Lombok Utara 334 orang, Lombok Barat 30 orang, Lombok Timur 10, Kota Mataram 9, Lombok Tengah 2, dan Kota Denpasar 2 orang. Diperkirakan jumlah korban meninggal akan terus bertambah karena masih ada korban yang diduga tertimbun longsor dan bangunan roboh, dan adanya korban meninggal yang belum didata dan dilaporkan ke posko. 

"Jika di Kabupaten Lombok Timur kemarin dilaporkan 11 orang meninggal dunia. Setelah diverifikasi ternyata terjadi pencatatan ganda. Satu korban dilaporkan 2 kali karena menggunakan nama panggilan dan nama lengkap," ungkap Sutopo.

Sementara itu, sebanyak 13.688 orang luka-luka. Pengungsi tercatat 387.067 jiwa tersebar di ribuan titik. Ratusan ribu jiwa pengungsi tersebut tersebar di Kabupaten Lombok Utara 198.846 orang, Kota Mataram 20.343 orang, Lombok Barat 91.372 orang, dan Lombok Timur 76.506 orang.  

Perubahan jumlah pengungsi menurut Sutopo, disebabkan banyak pengungsi yang pada siang hari kembali ke rumah atau menengok kebunnya, tetapi pada malam hari kembali ke pengungsian. Selain itu belum semua titik pengungsi terdata. 

"Juga terdapat sebagian warga yang harusnya tidak perlu mengungsi karena kondisi rumah masih berdiri kokoh tanpa kerusakan tetapi ikut mengungsi karena trauma dengan gempa. Semuanya memerlukan bantuan," jelasnya.

Sedangkan kerusakan fisik masih sama jumlahnya, yaitu 67.875 unit rumah rusak, 468 sekolah rusak, 6 jembatan rusak, 3 rumah sakit rusak, 10 puskesmas rusak, 15 masjid rusak, 50 unit mushola rusak, dan 20 unit perkantoran rusak. Angka ini juga sementara. Pendataan dan verifikasi masih dilakukan petugas. 

Menurut Kepala Pusdatin dan Humas BNPB, pendataan dan verifikasi rumah diprioritaskan agar terdata jumlah kerusakan rumah dengan nama pemilik dan alamat untuk selanjutnya di-SK-kan Bupati/Walikota dan diserahkan ke BNPB untuk selanjutnya korban menerima bantuan stimulus perbaikan rumah.

Hingga H+6 masih terdapat beberapa pengungsi yang belum mendapat bantuan, khususnya di Kecamatan Gangga, Kayangan dan Pemenang yang aksesnya sulit dijangkau. Juga di beberapa titik di Lombok Barat. Bantuan logistik terus berdatangan. Permasalahan utama adalah distribusi logistik yang untuk mengirimkan ke ribuan titik pengungsian. 

"Akses jalan menuju lokasi pengungsi juga rusak. Sebagian besar jalan di Lombok Utara mengalami kerusakan akibat gempa. Oleh karena itu percepatan distribusi logistik menjadi prioritas saat ini, selain pemenuhan kebutuhan dasar bagi pengungsi," katanya. 

Menurut Sutopo, kebutuhan mendesak saat ini adalah tenda, selimut, makanan siap saji, beras, MCK portable, air minum, air bersih, tendon air, mie instan, pakaian, terpal/alas tidur, alat penerang/listrik, layanan kesehatan dan trauma healing.