MMC Kobar – Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran di tingkat pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mengikuti undangan yang diadakan oleh BPKP dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 pada Kamis (13/2). Kegiatan ini berlangsung di Aula H.M. Rafi’i dan dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting.

Rapat ini dihadiri langsung oleh Pj Bupati Kobar, Budi Sentosa bersama Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat, Isno Pandowo, Kepala Bappedalitbang Juni Gultom, serta Plt. Kepala BKAD Syahruddin. Selain itu, sejumlah OPD terkait turut serta dalam pembahasan ini. 

(Baca Juga : Pemkab Barito Selatan Kaji Tiru Penyelenggaraan KKS ke Kabupaten Kobar)

Kegiatan ini juga didampingi oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yang terdiri dari Agung Wahyu P sebagai pengendali teknis, Umi Hasanah sebagai ketua tim, serta dua anggota tim lainnya.

Dalam rapat tersebut, Pj Bupati Kotawaringin Barat menegaskan pentingnya evaluasi perencanaan penganggaran prioritas di daerah. “Kita harus memastikan bahwa anggaran yang disusun benar-benar berbasis pada kebutuhan nyata daerah agar pembangunan yang kita lakukan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Budi Santosa.

Lima sektor utama yang menjadi fokus dalam perencanaan penganggaran tahun 2025 adalah:

1. Pendidikan – Peningkatan kualitas pendidikan yang lebih merata dan inklusif.
2. Kesehatan – Penguatan layanan kesehatan yang lebih baik untuk masyarakat.
3. Pengentasan Kemiskinan – Langkah konkret dalam mengurangi angka kemiskinan.
4. Penanganan Prevalensi Stunting – Upaya menurunkan angka stunting di wilayah Kalimantan Tengah.
5. UMKM – Dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai penggerak ekonomi daerah.

Selain membahas lima sektor prioritas, rapat ini juga membahas strategi untuk mengoptimalkan koordinasi antarinstansi dalam implementasi program. Inspektur Kobar, Isno Pandowo menekankan bahwa sinergi antarinstansi merupakan kunci utama dalam memastikan program-program pemerintah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. 

“Tanpa koordinasi yang baik, program yang telah dirancang dengan baik pun bisa mengalami hambatan dalam pelaksanaannya,” tambahnya.

Di akhir rapat, Pj Bupati Budi Santosa menegaskan kembali komitmennya dalam mengawal pelaksanaan anggaran agar selaras dengan visi pembangunan daerah. “Keberhasilan pembangunan bukan hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang kita miliki, tetapi juga oleh bagaimana kita mengelolanya secara efektif dan efisien,” tutupnya.

Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan pengelolaan anggaran dapat lebih terarah dan berbasis kebutuhan daerah secara nyata, sehingga target pembangunan yang telah dicanangkan dapat tercapai dengan optimal.