Jakarta, Kominfo - Pemanfaatan kemajuan ekonomi digital di dunia saat ini dianggap bisa mempengaruhi menurunnya angka gini ratio (kesejangan ekonomi dan sosial di masyarakat). Hal tersebut telah telah terbukti pelaksanannya sesuai data di Indonesia.

Demikian dikemukakan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pada acara International Telecommunication Union (ITU) bertema Together for Global Connectivity, di Hotel Pullman, di Jakarta, Senin (1/10/2018).

(Baca Juga : Kolaborasi Pengusaha Muslim Vital untuk Wujudkan Kemajuan di Dunia Islam)

"Kita sebagai negara yang terus mendorong perekonomian digital juga tetap memperhatikan isu gini ratio. Indonesia sudah bisa mengurangi angka gini ratio dari hampir 41 persen pada tahun 2014 menjadi 39 persen di tahun 2018," ujar Menteri Rudiantara.

Rudiantara menilai, salah satu pemanfaatan perkembangan teknologi digital untuk penguatan ekonomi bangsa dan menekan angka gini ratio di masyarakat adalah dengan mendorong pertumbuhan pelaku usaha start up di Tanah Air.

Menurut Rudiantara, melalui pemanfaatan laju teknologi digital dan berwirausaha dengan e-commerce, pendapatan ekonomi masyarakat melonjak hingga sekitar 200 persen. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, bahkan menargetkan kontribusi dari ekonomi digital tahun 2020 bisa menyumbang USD 130 Miliar. 

"Indonesia memiliki empat start up bergelar unicorn yaitu Go-Jek, Tokopedia, Traveloka dan Bukalapak. Kemudian kita juga memiliki ribuan start up lainnya. Indonesia menempati peringkat empat negara yang memiliki banyak start up," ucap Menteri Rudiantara.

Istilah unicorn merujuk pada sebutan yang disematkan ke perusahaan bisnis start up yang telah memiliki nilai valuasi mencapai di atas USD 1 Miliar. 

Menteri Rudiantara menjelaskan, untuk menuju pemanfaatan kemajuan era teknologi ekonomi digital untuk memperkecil angka gini ratio di masyarakat Indonesia, tidak terlaksana tanpa arah dan kendali.

Menteri Rudiantara menyebutkan, workforce digitalization, economic sharing dan financial inclusion adalah rangkaian strategi yang diterapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk merealisasikan cita-cita pemerintah mengurangi angka gini ratio di masyarakat. 

"Melalui workforce digitalization, kita harus berpikir bagaimana menciptakan lebih banyak lapangan kerja dengan memanfaatkan teknologi digital. Kemudian ekonomic sharing seperti yang telah dilakukan start up unicorn kita dan selanjutnya financial Inclusion," kata Menteri Rudiantara.

Menteri Rudiantara menuturkan, pemerintah saat ini juga membuat aturan kebijakan (affirmative policy) kepada masyarakat yang ingin berwirausaha memanfaatkan teknologi digital. Diharapkan kebijakan itu dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital di Tanah Air.

Beberapa program yang termasuk dalam afirmative policy antara lain adalah internet backbone broadband Palapa Ring, kemudahan dalam regulasi dan menjadi fasilitator serta akselerator untuk perusahaan start up.

Mengenai satelit Palapa Ring, merupakan proyek infrastruktur telekomunikasi pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 kilometer. Palapa Ring terdiri dari tujuh lingkar kecil serat optik (untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku) serta satu backhaul untuk menghubungkan semuanya. 

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring ditargetkan nantinya mampu menjangkau 440 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2018, angka gini ratio di masyarakat Indonesia adalah 0,389. Angka tersebut turun dibandingkan September 2017 sebesar 0,391. **