MMC Kobar - Untuk memastikan keamanan pangan daerah khususnya Kotawaringin Barat (Kobar) di masa pandemi Covid-19, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Dinas TPHP) mengikuti web seminar (webinar) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pengembangan Daerah (Ditjen Bina Bangda) Kemendagri.

Webinar yang dilaksanakan pada Kamis (2/7), dengan tema Mewujudkan Kemandirian Pangan Berkelanjutan ini diikuti oleh bupati/ wakil bupati, sekretaris daerah, pimpinan DPRD, kepala dinas beserta seluruh kepala bidang, aparatur sipil negara dan para pakar dari berbagai daerah. Kepala Dinas TPHP Kobar beserta sekretaris dan seluruh kepala bidang sebagai salah satu anggota Tim Satgas Pangan Kabupaten turut mengikuti kegiatan webinar tersebut.

(Baca Juga : Jadikan Portal indonesia.go.id Penyebar Ideologi Pancasila dan Penangkal Hoaks)

Turut sebagai pembicara dalam webinar yakni Staf Khusus Menteri Dalam Negeri bidang Politik dan Media Massa yang juga Sekretaris Satgas Sistem Ketahanan Pangan di Daerah Kemendagri, Kastorius Sinaga dan Staf Khusus Mendagri Bidang Pemerintahan yang juga merupakan Wakil Ketua Satgas, Muchlis Hamdi serta Sekretaris Dirjen Bina Bangda kemendagri, Ir. Zanariah. Webinar dipandu Staf ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Yusharto H.

“Krisis pangan di depan mata, Pandemi Covid - 19 telah memicu krisis pangan dunia. Krisis pangan diperkirakan dimulai pada Mei-Juni 2020. Karena itu masing-masing negara harus menjaga kelancaran rantai pasokan makanannya, contohnya Vietnam. Vietnam menghentikan ekspor beras di masa Covid – 19,” papar Kastorius.

Kewaspadaan terhadap krisis pangan ini juga harus semakin ditingkatkan mengingat sudah masuk ke musim kemarau. “BMKG telah memperingatkan bahwa musim kemarau berpotensi lebih kering tahun ini, kekeringan ekstrim di wilayah penghasil tanaman akan menghambat produktivitas pangan. BMKG menyatakan perlu upaya mitigasi dan adaptasi oleh sektor pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, sumber daya air dan kesehatan sebagai antisipasi, sehingga untuk menghadapi krisis kekeringan di masa Pandemi Covid - 19 ini, pemerintah mengarahkan untuk memperkuat ketahanan air untuk ketahanan pangan,” lanjutnya.

Sementara itu pembicara selanjutnya Hamdi dalam paparannya tentang desentralisasi urusan pemerintahan bidang pangan mengatakan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri, dikutip berdasarkan UU 18/2012 tentang Pangan. 

“Pada masa Pandemi Covid - 19 kita perlu menstabilkan ketersediaan pasokan pangan dan dengan harga pangan yang terjangkau. Hal ini bertujuan untuk kelancaran distribusi kemampuan daya beli, terciptanya keselarasan regulasi, keterpaduan data dan kemampuan anggaran adalah strategi yang akan menunjang ketersediaan pangan stabi,” tutur Hamdi.

Pandemi Covid - 19 bukan hanya mempengaruhi sektor kesehatan, tetapi sangat berpengaruh dalam sektor-sektor lain dan yang utama sektor ketahanan pangan.

Sekretaris Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Ir. Zanariah, sebagai pemateri terakhir dalam paparannya tentang kebijakan, tantangan dan peluang ketahanan pangan di daerah mengatakan bahwa peluang ketahanan pangan daerah pada dasarnya banyak sekali yang dapat dimanfaatkan.

“Penggunaan e-pasar sebagai start up, dukungan pemerintah dalam menyediakan bantuan dan insentif bagi pemenuhan sarana dan prasarana pertanian daerah, lalu jaringan pangan modern yang dapat diintegrasikan dengan jaringan tradisional untuk memperkuat sistem pasokan pangan serta kerjasama antar daerah yang berkonsep, inilah beberapa peluang ketahanan pangan yang ada didaerah" jelas Zanariah.

Kerjasama antar daerah juga menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menangani ketersediaan pangan terutama bagi daerah yang produktivitasnya bergantung dari luar. Dengan kerjasama yang stabil diharapkan simbiosis yang baik pula bagi keduabelah pihak atau lebih. 

“Meningkatkan kemampuan teknologi digital dalam produksi dan distribusi pangan, dan yang pasti meningkatkan kemandirian masing-masing wilayah melalui penguatan cadangan pangan pemerintah daerah serta peningkatan kerjasama antar daerah dalam pemenuhan pasokan pangan. Itu poin penting yang diharapkan mampu menunjang ketersediaan pangan daerah" tambahnya.

Pada webinar ini Dirjen Bina Bangda kemendagri mendesak dilakukannya pemutahiran data ketahanan pangan daerah, yang akan dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan dalam mengantisipasi krisis pangan akibat pandemic Covid-19 maupun ancaman kekeringan mendatang serta mewujudkan kemandirian pangan yang berkelanjutan.

Dipenghujung webinar Staff Ahli Mentri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Yusharto, menutup perjumpaan dengan harapan agar semoga dengan pembahasan persoalan-persoalan yang terjadi bisa membantu dalam menyelesaikan permasalahan terkait pangan yang dialami dimasa pandemi Covid-19 yang melanda baik pusat, provinsi maupun daerah.

Terkait arahan pemerintah pusat dalam webinar tersebut, Dinas TPHP Kobar sebagai salah satu anggota tim satgas pangan kabupaten yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan produksi pangan daerah, siap mendukung sepenuhnya baik untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi para petani maupun dukungan dalam upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas para petani dalam menghasilkan pangan daerah. (dtphp_kobar)