Kinerja Pelaksanaan APBN Regional Lingkup Wilayah Kerja KPPN Pangkalan Bun s.d 30 April 2024

MMC Kobar –KPPN Pangkalan Bun merilis Kinerja APBN Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, dan Kabupaten Sukamara, sampai dengan 30 April 2024, Rabu (22/5). Fiskal regional lingkup wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun merupakan seluruh anggaran pendapatan dan belanja pemerintah, baik yang berupa Belanja satuan kerja K/L dan Transfer ke Daerah (TKD), pada lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Lamandau.

Kinerja APBN per 30 April 2024

(Baca Juga : KPU RI Terima DP4 dari Mendagri, KPU Kobar Tunggu Hasil Sinkronisasi)

Sampai dengan akhir April 2024, realisasi Pendapatan APBN lingkup KPPN Pangkalan Bun mengalami penurunan sebesar Rp192,7 miliar (-19,2%, yoy). Komponen pendapatan didominasi oleh PPh (Non Migas) sebesar Rp431,4 M dan PPN sebesar Rp294,3 M. 

Penerimaan PPh mengalami penurunan sebesar Rp149,7 miliar (-15,3%, yoy) sedangkan penerimaan PPN menunjukkan trend pertumbuhan positif yaitu sebesar Rp17,2 miliar (6,2%, yoy), sebagai dampak atas meningkatkan harga komoditas barang yang disertai dengan penerapan tarif PPN 11%. Untuk penerimaan Bea Masuk bulan April 2024 hanya berasal dari Pendaftaran IMEI, tidak ada penerimaan yang berasal dari komoditas-komoditas barang jasa.

Selain PPh, beberapa penerimaan negara mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Penerimaan PBBmengalami penurunan sebesar Rp0,23 M atau -10,6% (yoy), Pajak Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp0,12 M atau -2,8% (yoy), PNBP mengalami penurunan sebesar Rp4,9 M (-22,1 %, yoy), dan Bea keluar juga mengalami penurunan sebesar Rp55,0 M (-48,5% yoy). Kontraksi Bea Keluar diakibatkan oleh kontraksi harga komoditas dan kuantitas ekspor CPO.

Realisasi Belanja APBN Lingkup KPPN Pangkalan Bun s.d. 30 April 2024, secara keseluruhan mencapai Rp1.049,5 M (32,2% dari total pagu). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) mencapai Rp168,1 M (31,0%). Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp34,2 M (25,6% yoy). Disamping itu, Realisasi Transfer ke Daerah meningkat sebesar Rp14,7 M (1,6% yoy), realisasi TKD mencapai Rp881,3 M (atau 32,4% dari total alokasi Dana TKD). Secara agregat, meningkatnya realisasi TKD tersebut berdampak pada meningkatnya realisasi Belanja APBN s.d April 2024 sebesar Rp49,0 M (4,8%, yoy).

Kenaikan realisasi belanja K/L didorong oleh kenaikan realisasi seluruh komponen belanja pemerintah pusat, yang didominasi oleh kenaikan belanja barang sebesar Rp24,7 M (48,2%, yoy), atau senilai Rp76,1 M (30,3% dari total belanja), Secara specifik, terdapat tiga satuan kerja K/L dengan realisasi paling tinggi yaitu Polri (41,0 M), KPU (37,0 M), dan Kemenag (28,3 M)

Realisasi TKD tertinggi adalah Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp560,7 M (36,4% dari total alokasi DAU), Dana Bagi Hasil sebesar Rp179,0 M (32,4% dari total alokasi DBH), Dana Desa sebesar Rp83,9 M (50,2% dari pagu DD), DAK Non Fisik Rp53,7 miliar (21% dari pagu), serta Dana Insentif Fiskal sebesar Rp3,8 M atau 25,4% dari pagu. Sampai akhir bulan April 2024, Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) belum terdapat realisasi dikarenakan penyaluran baru mulai dilaksanakan bulan Mei mengikuti regulasi terbaru yang terbit akhir bulan April 2024. 

Realisasi APBD dan Dukungan Transfer ke Daerah (TKD)

Realisasi Pendapatan APBD s.d 30 April 2024 mencapai Rp1.003,0 M (30%) didominasi oleh Pendapatan Dana Transfer Pusat sebesar Rp881,3 M (87,8% dari proporsi total pendapatan APBD). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan APBN melalui TKD mendominasi pendanaan pemda di wilayah Kotawaringin Barat, Sukamara, dan Lamandau. 

Realisasi Belanja APBD secara akumulatif per 30 April 2024 mencapai Rp578,7 M (16,7%) didominasi oleh komponen Belanja Operasi sebesar Rp453,6 M dan Belanja Transfer sebesar Rp110,3 M. Rasio belanja terhadap pendapatan daerah sebesar 57,6%. Realisasi belanja modal masih tercatat sangat rendah, yaitu sebesar Rp14,8 M atau 2,2% dari total pagu. 

Current Issues Lainnya

Penerimaan PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara di wilayah kerja KPKNL Pangkalan Bun mengalami penurunan sebesar Rp622.123.689 (40,19%, yoy). Secara nominal, penurunan terbesar berasal dari PNBP Lelang yang turun sebesar Rp322.084.788 (53,71%, yoy). Kontribusi PNBP Aset terbesar s.d. 30 April 2024 di Wilayah Kab. Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Sukamara terdiri atas Kejari Sukamara sebesar Rp55.498.318, Kemenag Lamandau sebesar Rp21.500.000, dan Lanud Iskandar sebesar Rp21.220.900.

Per- 30 April 2024 jumlah Wajib Pajak (WP) di wilayah kerja KPP Pratama Pangkalanbun yang telah melakukan Perubahan Data Mandiri (termasuk di dalamnya sinkronisasi/ validasi NIK) adalah sebanyak 103.720 WP atau 84,10 % dari Total WP terdaftar 122.748 WP. Jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 di wilayah kerja KPP Pratama Pangkalanbun yang telah disampaikan adalah 30.225 SPT dari target sebanyak 43.606 SPT per 30 April 2024. (kppn pbun)

#KemenkeuSatu

#KemenkeuTepercaya