Ditjen IKP Gelar Literasi Media di Ambon

Ambon, Kominfo - Kementerian Kominfo melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) berkerja sama dengan Persatuan Gereja Indonesia (PGI) menggelar dialog dan literasi media, Selasa (14/08/2018). 

Kegiatan yang mengusung tema "Taat Agama, Bergaul Harmonis, Sopan Berkomunikasi" digelar di Hotel Santika, Ambon, dibuka Direktur Layanan Internasional (LLI) IKP,  Bambang Gunawan.

(Baca Juga : Penyemprotan Desinfektan di SMPN 5 Pangkalan Lada)

Dialog yang diikuti sekitar 100 pemuda dan mahasiswa tersebut menghadirkan pembicara, Kepala Tim Komunikasi Menko Polhukam Fariza M. Irawadi, serta Ketua PGI Pendeta Albertus Patti.  

Diskusi dipandu Kasubdit Layanan Informasi Perwakilan Negara Asing dan Lembaga Internasional Hypolitus Layanan. Hadir pula; Kepala Dinas Komunikasi Ambon ibu Frona Koedoeboen. Selain diskusi acara juga dilengkapi dengan pelatihan membuat konten positif baik bentuk teks maupun meme dan infografis yang dipandu tim Jaringan Pemberitaan Pemerintah (www.jpp.go.id) IKP Kemenkominfo.

Dalam sambutan pembukaan, Bambang menyampaikan saat ini masyarakat Indonesia sudah masuk dunia global melalui internet dengan sarana media sosial yang namanya instagram, twitter, youtube dan lain-lain. Meminjam Marshall Mcluhan, dunia telah menjadi kampung global (global village), bukanlah sebuah ungkapan yang berlebihan.

Yang populer di Indonesia sekarang adalah orang posting di facebook, posting di instagram, posting di twitter. Hal itu sesuai hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)  tahun 2017. APJII mencatat, jenis layanan paling banyak diakses pengguna internet adalah chatting (89,35%) dan media sosial (87,13%). 

"Sekarang ini kita lebih sering berkomunikasi dan berkoordinasi melalui whatsapp grup. Karena lewat chatting di media sosial, pesan singkat bisa langsung terbaca dan terbuka di grup dan forum yang aktif," kata Bambang.

Bambang menuturkan, selain untuk berkomunikasi, dirinya juga memanfaatkan media sosial untuk eksis. "Saya kadang-kadang foto tempat jalan-jalan yang indah. Atau juga foto acara-acara yang saya hadiri. Lalu saya pasang di instagram. Karena sekarang yang diincar orang adalah kenang-kenangan, memori, dan pengalaman-pengalaman. Itu yang ditonjolkan."Foto tersebut, tutur Bambang, kemudian dipasang untuk selama-lamanya di Facebook, dipasang di Instagram, dan dikeluarkan di youtube," ungkapnya. 

Bambang menjelaskan, kebanyakan pengguna media sosial adalah Generasi Y atau Generasi Milenial (rentang) usia 20-34 tahun yang lahir sebagai digital native. Ciri dari generasi ini menjadikan internet sebagai bagian integral dari kehidupan mereka. APJII mencatat bahwa pengguna internet terbanyak berada pada rentang usia 19-34 tahun (sebanyak 49,52%). 

"Sayangnya, generasi muda kita belum dibekali dengan pengetahuan dan kesadaran mengenai bagaimana bermedia sosial yang bijak. Hasilnya, media sosial banyak dimanfaatkan sebagai wadah penyebaran konten negatif berupa hoax, ujaran kebencian, fake news, dan radikalisme," jelas Bambang.

Gempuran informasi hoax di medsos berpengaruh pada persepsi masayarakat. Sebagian besar berita bohong tersebut bahkan berpotensi merusak sendi-sendi kebangsaan. 

"Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius pemerintah, terutama untuk mengatasi penyebab juga pencegahan dan penyebarannya. Betapa bahayanya jika isu-isu SARA merebak dan menyebar di tengah kondisi masyarakat yang tidak siap menerima gempuran informasi tersebut," kata Bambang mengingatkan.

Untuk itulah, lanjut dia, penggunaan media sosial secara bertanggung jawab perlu dilaksanakan guna menciptakan warganet yang cerdas dan bijak dalam memilah informasi. 

Strategi Pemerintah melalui Kemenkominfo

Terkait dengan hal itu, kata Bambang, pemerintah melalui Kementerian Kominfo menyusun berbagai strategi.  Pertama, Kementerian Kominfo telah secara gencar melakukan kegiatan literasi media untuk mengedukasi masyarakat dalam bermedia sosial. Salah satu kegiatannya adalah dengan menggandeng organisasi keagamaan, seperti PGI dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. 

Kedua, Pemerintah dan DPR telah mengeluarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang  Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Peraturan ini dibuat untuk melindungi kepentingan negara, rakyat, dan swasta, dari kejahatan siber. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah telah memblokir lebih dari 860 ribu situs yang memuat unsur radikalisme dan pornografi.

Selanjutnya, Kominfo juga telah meluncurkan portal khusus untuk melayani pengaduan masyarakat jika masyarakat menemukan ada konten negatif di internet. Namanya situs aduankonten.id.

"Generasi kids jaman now yang eksis di media sosial, bisa melapor jika ada konten informasi yang berifat hate speech, harassment, rude, atau threatening. "Adik-adik bisa memanfaatkan fitur tersebut untuk memberantas konten negatif," katanya.

Peran Penyuluh Agama Menghadapi tahun politik 2019, dimana akan digelar pilpres dan pemilihan legislatif, pada 17 April 2019, negara dan agama harus selalu berjalan beriringan dan saling memperkokoh. 

Peran penyuluh agama penting untuk menghadirkan agama yang ramah terhadap umatnya dan umat agama lain. Pemerintah dan pemuka agama harus selalu bekerja sama untuk membangun Indonesia yang kokoh. 

Konten Positif pada Pilpres dan Pileg 

Selain toleran dan saling pengertian, juga harus bekerja sama untuk meningkatkan saling pengertian antaragama, antaretnis, dan antar status sosial. 

"Kami sebagai pemerintah, berterima kasih atas partisipasi, kerelaan, dan keikhlasan bapak, ibu, dan saudara sekalian yang telah ikut berperan menjaga persatuan dan kesatuan. Luar biasa atas komitmen saudara dalam memperkuat kerukunan bangsa dan memperkokoh NKRI, memperkokoh Pancasila, serta memperkokoh Bhinneka Tunggal Ika. "Kami sebagai pemerintah, juga mengajak adik-adik kids jaman now ini, untuk bersama-sama membantu pemerintah dalam menyebarkan, konten-konten yang positif tentang Pileg dan Pilpres 2019. Jadikan ini sebagai momentum pesta demokasi di negara kita yang akan kita sambut dengan suka cita," ajak Bambang. 

Ditambahkannya, Kebhinnekaan yang dianugerahkan Tuhan pada Indonesia patut dan perlu disyukuri atas kodrat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multikultural, berbeda-beda budayanya, berbeda adat istiadat, berbeda-beda tradisi-tradisi. Begitu juga perbedaan pilihan dalam demokrasi, itu adalah hal yang biasa.

"Banyak pihak yang menginginkan perpecahan. Namun, saya sampaikan disini, jangan sampai persatuan, kerukunan, persaudaraan kita retak gara-gara masalah pemilihan pemilu," kata Bambang.

Dalam sesi diskusi, Fariza M Irawadi menyampaikan lendapatnya. "Yang namanya pemilu itu setiap lima tahun akan ada terus. Ini adalah pesta demokrasi yang ada di negara kita. Akan sangat besar ongkos sosialnya apabila persaudaraan kita, kerukunan kita retak gara-gara urusan pemilihan presiden."  

Fariza atau biasa dipanggil Caca yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Sinergi Media Sosial (Siman) Pusat, mengajak para pemuda lebih banyak menyebarkan informasi positif. "Mari isi kehidupan dan dunia medsos dengan hal yang positif." (*)