Badung, Kominfo - Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti mengajak para pejabat  Dinas Kominfo untuk membangun sinergitas diseminasi informasi publik melalui pemanfaatan kanal-kanal strategis milik Pemerintah. 

"Ada lima tugas kita sebagai government public relations: sosialisasi program pemerintah, literasi/edukasi kepada publik, kampanye program prioritas pemerintah, kontra narasi, nation branding," jelasnya saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Pemerintahan Bidang Kominfo Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik di Badung, Provinsi Bali, Rabu (28/11/2018).

(Baca Juga : Disdukcapil Kobar Kejar Rekam Cetak KTP-el)

Menurut Dirjen Niken, perkembangan teknogi digital sekarang ini telah banyak membuat perubahan, misal dalam mengonsumsi media saat ini setiap orang bukan hanya menjadi news getter tapi juga news maker secara real time. Bahkan menurutnya, hoaks atau fake news saat ini pun mudah tersebar luas karena mediasi teknologi digital. 

"Media sosial menggaungkan apa pun yang diproduksi pembuat konten sayangnya kebanyakan informasi yang beredar itu informasi negatif terhadap pemerintah, untuk itu kita perlu mengisi ruang-ruang media sosial dengan informasi yang positif, jangan hanya mengisi informasi di media konvensional. Kita harus mengubah pola kerja kehumasan kita dengan mengelola informasi yang positif," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Niken, Kementerian Kominfo membangun jaringan pemberitaan pemerintah (JPP) yang setiap hari mendapatkan pasokan informasi dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

"Setiap hari Ditjen IKP Kemkominfo menerima informasi dari Dinas Kominfo di daerah seluruh Indonesia untuk ditayangkan di jpp.go.id. Ditjen IKP secara rutin menyelenggarakan Forum Merdeka Barat 9 untuk menjawab isu-isu yang sedang hangat dibicarakan media dengan menghadirkan narasumber yang kredibel sesuai isu yang sedang dibahas," jelasnya seraya menambahkan saat ini pihaknya juga tengah mempersiapkan GPR TV untuk menjangkau khalayak yang lebih luas, terutama khalayak yang belum terjangkau internet.

Bimbingan teknis itu dilakukan oleh Kementerian Kominfo yang menjadi pembina teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kominfo. Bimtek dihadiri para pejabat Dinas Kominfo dan PPID Utama di Provinsi, kabupaten dan kota di Bali, Jawa Timur, Nusa Tenggara  Barat dan Nusa Tenggara Timur.