Bupati Kobar Hj. Nurhidayah saat memberikan sambutannya pada acara Rapat Evaluasi dan Sinkronisasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kobar Taun 2019 di Aula Bappeda, senin (1/04/2019). (prokom kobar)

MMC Kobar - Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar Rapat Evaluasi dan Sinkronisasi Program Penanggulangan Kemiskinan tahun anggaran 2019.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Bappeda pada Senin (1/4/2019) ini dipimpin langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kobar dan dihadiri oleh seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Kobar. Kegiatan rapat koordinasi ini penting artinya sebagai bentuk komitmen Pemkab Kobar dalam pelaksanaan program atau kegiatan agar lebih optimal.

(Baca Juga : Hadiri Pelantikan Asbadata, Hj Nurhidayah Berharap Asbadata Kobar Jadi Agen Pariwisata dan Pelestarian Budaya Dayak)

Dalam kesempatan ini Bupati Kobar Hj. Nurhidayah, S.H.,M.H. berpesan agar di dalam pengelolaan program, mulai dari pelaksanaan kegiatan, kontrol dan pelaporan harus dilakukan dengan baik.

“Dalam pelaksanaan program juga mungkin terdapat kekurangan, saya minta untuk terus dilakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan program secara periodik dan tertib,” kata Hj. Nurhidayah.

Hj. Nurhidayah juga menyampaikan agenda utama dari kegiatan ini yang diharapkan menjadi kesepakatan bersama, yaitu Pemkab Kobar dalam upaya penanggulangan kemiskiman sepakat untuk mendukung program Gubernur Kalteng untuk mencapai target tahunan RPJMD Provinsi Kalteng dan RPJMD Kabupaten Kobar.

Di tahun 2019 ini telah ditetapkan target penurunan angka kemiskinan sebesar 4,8 % untuk pemerintah provinsi Kalteng dan 4,30 % untuk Pemkab Kobar.

“Untuk mencapai sasaran tersebut sangatlah berat, namun apabila dilakukan bersungguh-sungguh, sepenuh hati, saya yakin target akan terwujud,” lanjut Hj. Nurhidayah.

Melalui forum ini Hj. Nurhidayah juga berharap kepada jajarannya untuk memberikan perhatian secara khusus terhadap masukan dari berbagai elemen masyarakat, sehingga dalam forum ini terwujud sinkronisasi dan harmonisasi yang baik antar stakeholder yang ada. (ribut/prokom)