MMC Kobar - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) tahun 2023, dari total penduduk sebanyak 279.740 jiwa, terdapat 160.154 jiwa angkatan kerja, dengan 6.244 jiwa di antaranya tercatat sebagai pengangguran. Angka ini mencerminkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,45% di wilayah Kobar.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut, Bappedalitbang Kabupaten Kotawaringin Barat menggelar Rapat Kolaborasi Peningkatan Kesempatan Kerja pada Selasa (27/2). Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Bappedalitbang, Juni Gultom, dan dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Kobar, Universitas Antakusuma (UNTAMA), STIKES Borneo Cendekia Medika, STIT Nur Ahadiyah (STITNA), serta LPP ENTER Pangkalan Bun.

(Baca Juga : Bayar Utang Tapi Dapet Diskon? Ada Keringanan Utang Nih, Yuk Kepoin! Lunas Hari Ini, Lega Sampai Nanti!!!)

Dalam pernyataannya, Juni Gultom menekankan bahwa untuk menurunkan TPT, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lapangan kerja, sementara lembaga pendidikan memiliki peran dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten. Oleh karena itu, dibentuklah inisiatif Sekretariat Bersama (Sekber) sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pendidikan. Sekber ini juga diharapkan menjadi pusat informasi dan data ketenagakerjaan, seperti ketersediaan tenaga kerja, lowongan, pelatihan, hingga penempatan kerja.

“Kedepan, Kobar tidak hanya dituntut menghasilkan SDM unggul sebagai pekerja, tetapi juga SDM wirausaha yang mampu menciptakan lapangan kerja baru. Maka dari itu, perlu diciptakan inovasi pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk mendukung tujuan ini,” ujar Juni Gultom.

Dalam forum tersebut, juga mulai diidentifikasi permasalahan dan potensi ketenagakerjaan yang ada di Kobar secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Sekretaris Disnakertran Kobar, Suryati, mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi saat ini, di antaranya:

• Rendahnya kualitas lembaga penempatan tenaga kerja swasta,
• Lemahnya pengelolaan informasi pasar kerja,
• Ketidaksesuaian antara lowongan kerja dengan kualifikasi pencari kerja,
• Rendahnya kapasitas dan produktivitas tenaga kerja,
• Kualitas pelatihan kerja yang belum optimal,
• Minimnya anggaran pendidikan dan pelatihan,
• Kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan yang masih rendah.

Ketua STITNA, Khoirul Anwar, menyampaikan bahwa Kabupaten Kobar saat ini sangat membutuhkan tenaga pendidik PAUD dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk Sekolah Dasar. Menanggapi hal itu, STITNA telah membuka program studi yang sesuai dan siap menghasilkan lulusan yang siap mengajar di wilayah Kobar.

Senada dengan itu, Sofiyah, perwakilan dari Untama, menjelaskan bahwa program magang satu semester bagi mahasiswa menjadi salah satu strategi kampusnya dalam menyiapkan lulusan siap kerja. Ia berharap perusahaan tidak hanya menerima mahasiswa magang sebagai tenaga kerja tanpa bayaran, tetapi juga merekrut mereka setelah lulus sebagai tenaga kerja tetap.

Sementara itu, perwakilan STIKES Borneo Cendekia Medika, A. Yamani Risa Putra, menyampaikan bahwa lulusan program D3 Kebidanan, D3 Analis Kesehatan, S1 Keperawatan, dan S1 Farmasi masih mengalami kendala dalam pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) dan proses pengambilan profesi. Ia berharap agar Pemkab Kobar dapat menjembatani kerja sama dengan lembaga terkait agar proses tersebut dapat dilakukan secara daring untuk mempermudah mahasiswa.

STIKES juga telah bekerja sama dengan LPP ENTER Pangkalan Bun untuk menyalurkan tenaga kesehatan ke Jepang. Direktur LPP ENTER, Sigit, mengonfirmasi bahwa kebutuhan tenaga keperawatan di Jepang mencapai 500 orang, untuk berbagai tempat seperti rumah sakit, panti jompo, hingga perawatan pribadi. 

Ia juga mendorong agar Pemkab Kobar menjalin kerja sama dengan salah satu provinsi di Jepang, serta memfasilitasi komunikasi dengan Kementerian maupun KBRI untuk memperlancar penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kobar.

LPP ENTER, yang telah sukses dalam penempatan tenaga sopir, tenaga kebersihan, dan keamanan, kini juga membuka jalur penyaluran tenaga kerja outsourcing untuk berbagai sektor.

Dengan sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta ini, diharapkan tercipta ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berdaya saing di Kabupaten Kobar. (mt/bappedalitbang)