Kinerja Pelaksanaan APBN Regional Lingkup Wilayah Kerja KPPN Pangkalan Bun s.d. 31 Oktober 2023

Pangkalan Bun, 27 November 2023 - KPPN Pangkalan Bun merilis Kinerja APBN Tahun Anggaran 2023 Wilayah Kerja KPPN Pangkalan Bun sampai dengan 31 Oktober 2023. Fiskal regional lingkup wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun merupakan seluruh anggaran pendapatan dan belanja pemerintah, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, pada lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Lamandau.

Kinerja APBN per 31 Oktober 2023

(Baca Juga : Tingkatkan Pelayanan dan Pembimbingan kepada Klien, Bapas Kelas II Pangkalan Bun Laksanakan Penandatanganan Kerjasama dengan 4 Pokmas Lipas)

Sampai dengan akhir Oktober 2023, realisasi Pendapatan APBN lingkup KPPN Pangkalan Bun mengalami penurunan sebesar Rp112 M (-4.6%, yoy). Komponen pendapatan yang naik disumbang oleh PPN yang naik sebesar Rp129,1 M (25,3%, yoy) dan Bea Masuk sebesar Rp0,4 M (380%, yoy).

Penerimaan PPh mengalami pertumbuhan positif sebesar Rp 146,59 M atau 13,17%  karena adanya peningkatan setoran PPh pasal 25 Badan masa dan pembayaran ketetapan pajak.  Penerimaan PPN menunjukkan trend pertumbuhan positif yaitu Rp 129,10 M ( 25,32 %, yoy). Penerimaan PBB mengalami peningkatan sebesar Rp 5,5 M atau 6 % (yoy) seiring dengan pembayaran SPPT PBB 2023 yang mendekati tempo pembayaran. Pajak Lainnya masih mengalami penurunan sebesar 0,34 M atau – 3,05 % (yoy), karena terjadi penurunan penjualan benda materai, meskipun sudah mulai ada trend peningkatan pada bulan Oktober 2023. NBP mengalami kenaikan Rp17,6 M (54,9%, yoy) dengan kontribusi terbesar dari KSOP Kumai sebesar Rp10,8 M (37%).

Pada sisi lain, realisasi Belanja APBN Lingkup KPPN Pangkalan Bun s.d. 31 Oktober 2023 tumbuh Rp1,8 M (252,2%, yoy) yang didorong oleh peningkatan alokasi belanja TKDD sebesar Rp1.990,6 M dikarenakan mulai tahun 2023 terdapat alokasi pagu DBH dan DAU yang disalurkan melalui KPPN.

Realisasi Belanja pemerintah pusat paling tinggi yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp183,0 M (84,3%), untuk komponen realisasi belanja transfer ke daerah paling tinggi adalah DAU sebesar Rp1.319 M (90,9%).

Realisasi Belanja K/L mengalami kenaikan sebesar Rp44 M (14,5%, yoy), kenaikan tertinggi yaitu pada jenis Belanja Barang sebesar Rp34 M (32,5%, yoy).

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) mencapai Rp351,3 M (78,1%). Kenaikan tersebut didorong oleh kenaikan realisasi seluruh komponen belanja pemerintah pusat. Secara umum, isu belanja K/L dibulan Oktober 2023 antara lain:

  1. Lambatnya pelaksanaan lelang, kegiatan dan belanja di semester I 2023 berkontribusi pada kinerja Belanja Barang dan Belanja Modal dibawah target triwulan III sebesar 70%. 
  2. Kinerja Belanja Barang yang cenderung stagnan di beberapa bulan terakhir, mulai menunjukkan akselerasi belanja. Selaras dengan hal tersebut, kinerja Belanja Modal juga mulai menunjukkan peningkatan selaras dengan semakin banyaknya termin tahapan pekerjaan yang telah terselesaikan.
  3. Masih terdapat dana blokir, yang seharusnya dapat segera terselesaikan oleh eselon I K/L sebelum LLAT 2023.
  4. Tahapan LLAT 2023 telah dimulai di bulan Oktober, misalnya tagihan BAST s.d. 13 Oktober 2023 paling lambat disampaikan ke KPPN tgl 24 Oktober 2023.

Realisasi belanja 10 K/L Pagu Besar mencapai Rp319,9 M (79,6%) dari total pagu sebesar Rp401 M. Tiga satker dengan realisasi paling tinggi yaitu kemenag (87,5%), Kemenhan (84,2%), dan Polri (82,8%).

Realisasi TKD mencapai Rp2.185,9 M (85%), atau naik 561,3% (yoy), dengan kontribusi peningkatan terbesar terdapat pada DAK Non Fisik yang meningkat Rp103 M (142,2%, yoy). Penyaluran DBH mencapai Rp376,5 M (78,3%) dengan dominasi dari DBH SDA. DAK Fisik mengalami penurunan di bulan Oktober secara nominal dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp135,3 M (72,5%) atau turun -28,2% (yoy). Penurunan tersebut tidak lepas dari penurunan alokasi DAK Fisik di TA 2023. Realisasi Dana Desa mencapai Rp154,6 M (90,7%) atau naik sebesar 1,4% (yoy). Dana Desa Reguler Tahap I, Tahap II, BLT TW 1, BLT TW II, dan BLT TW III telah salur di semua pemda. Untuk kelancaran penyaluran TKD non DFDD, pemerintah daerah didorong untuk mempercepat penyampaian syarat salur dari TKD terkait ke DJPK.

Realisasi APBD Wilayah Kerja KPPN Pangkalan Bun dan Dukungan TKDD

Realisasi Pendapatan APBD s.d 31 Oktober 2023 mencapai Rp2.572,5 M (83,9%) didominasi oleh Pendapatan Dana Transfer Pusat sebesar Rp2.122,1 M (82,1%). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD mendominasi pendanaan pemda di wilayah Kobar, Sukamara, dan Lamandau. Realisasi Belanja APBD s.d 31 Oktober 2023 mencapai Rp2.209,5 M (69,2%) didominasi oleh komponen Belanja Operasi sebesar 71,4% dan Belanja Transfer sebesar 83,3%. Rasio belanja terhadap pendapatan daerah sebesar 85,8%. Beberapa jenis belanja mempunyai capaian yang masih rendah, yaitu realisasi Belanja Modal (54,9%). Jika kegiatan telah dilaksanakan, maka terdapat indikasi masih belum cepatnya proses pencairan/pertanggungjawaban belanja setelah dilakukan pelaksanaan kegiatan.

Rekomendasi Langkah-Langkah yang perlu dilakukan Pemda::

  1. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan untuk menghindari penumpukan realisasi belanja di akhir tahun anggaran.
  2. Mempersiapkan pemenuhan dan penyampaian syarat penyaluran TKD sesuai tahapan.
  3. Penguatan pengelolaan keuangan pada periode transisi kepemimpinan kepala daerah di Oktober 2023.
  4. Terkait dengan Dana Insentif Fiskal TA Berjalan, Pemda agar segera menyusun rencana penggunaanya mengingat 50% dari dana tersebut telah disalurkan pada bulan Agustus 2023.
  5. Penambahan alokasi BTT untuk penanganan karhutla dan banjir

Current Issues Regional

  1. Langkah Strategis Pengurusan Piutang Negara

Telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2023.

Manfaat Crash Program Keringanan Utang:

    • Memberikan insentif utang untuk mendukung Pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi.
    • Meningkatkan tata kelola piutang negara sekaligus mempercepat penyelesaian piutang negara pada instansi pemerintah.
  1. Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2022

Per-31 Oktober 2023 jumlah Wajib Pajak (WP) di wilayah kerja KPP Pratama Pangkalanbun yang telah melakukan Perubahan Data Mandiri (termasuk di dalamnya sinkronisasi/ validasi NIK) adalah sebanyak 94.773 WP atau 80,32 % dari Total WP terdaftar 117.947 WP.

  1. Reviu Peluang Investasi - Kabupaten Sukamara

Pengembangan Shrimp Estate Kalteng dilakukan melalui skema budidaya udang berskala besar dari hulu hingga hilir yang berada dalam satu kawasan, dimana juga merupakan model pengembangan kawasan budidaya udang terintegrasi.

Proses produksi didukung oleh teknologi modern agar hasil panen lebih optimal, mencegah penyakit, serta lebih ramah lingkungan.